.webp)
Kebijakan pemerintah pusat menekan pengeluaran dengan melakukan efisiensi anggaran dapat memicu terjadi pemutusan hubungan kerja (PHK) pada industri perhotelan dan hiburan.
"Efisiensi anggaran ini dampaknya cukup besar sekali. Salah satunya, efisiensi dari pemutusan hubungan tenaga kerja atau PHK," ujar Sekretaris Umum Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Sumsel, Jhon Johan Tisera, Jumat (14/2/2025).
Menurut Jhon, adanya efisiensi anggaran ini maka tidak akan ada lagi kegiatan di hotel-hotel. Dampaknya, terjadi efek domino untuk industri perhotelan dan hiburan di Palembang.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Efisiensi anggaran ini dampaknya besar sekali. Pendapatan bisa turun sampai 60 persen," ujarnya.
Selain pendapatan yang menurun, tingkat hunian atau okupansi hotel pada Januari-Februari juga menurun. Menurut Jhon, okupansi hotel menurun hingga 50 persen yang berpengaruh terhadap low session di hampir semua hotel di Palembang.
"Saat ini Januari-Februari okupansi hotel menurun hingga 50 persen," katanya.
Jhon menyebut demi meningkatkan gizi anak atau makan bergizi gratis (MBG) dan perekonomian, pemerintah pusat memutuskan melakukan efisiensi anggaran. Padahal, kata dia, hal tersebut tidak ada korelasinya.
"Nggak ada hubungannya efisiensi demi meningkatkan gizi anak. Nggak nyambung sebenernya, malah merugikan hotel dan restoran," ungkapnya.
Hotel yang bekerjasama dengan vendor, lanjut Jhon juga akan berdampak karena hotel membutuhkan oendapatan dari okupansi. Jika tamu sepi maka hotel melakukan pengurangan suplai makanan dan pasar sepi.
"Bayangkan 50 hotel yang biasa pake vendor dan terdampak efisiensi pasti hotel yang belanja ke vendor pasti sepi pasarnya," ujarnya.
Jhon pun menyarankan jika ingin menerapkan pengurangan sekiranya dapat dilakukan bertahap. Tujuannya, agar tidak ada kepanikan pada hotel dan restoran. Saat ini pun pebisnis mulai panik meski masih menunggu keputusan dari pusat.
"Kalau bisa secara bertahap, misal tahun ini 5-10 persen tahun depan baru lagi," ungkapnya.
General Manager Aryaduta Hotel Palembang Emmy Yunarti menyebut pihaknya sudah merasakan dampak efisiensi anggaran belanja negara.
"Dampaknya mulai terasa, mulai berkurang event dan tamu yang biasanya ada kegiatan pemerintahan di Hotel kini sudah berkurang," kata dia.
Menurut Emmy, karena adanya efisiensi anggaran ini berpengaruh besar terhadap pendapatan hotel, bahkan jumlahnya mencapai 20 persen. Meski begitu, Hotel Aryaduta tetap mengejar pendapatan dari event pernikahan atau wedding dan iftar Ramadan nanti.
Penurunan ini dipengaruhi dari pengurangan kegiatan dari instansi pemerintahan terutama dari pihak kementerian dan kedinasan. Pemangkasan anggaran juga berdampak pada okupansi atau tingkat hunian bulanan di hotel.
"Memang efeknya sudah mulai terasa dan cukup berdampak. Tapi target kami mengejar di momen wedding, wedding masih ramai. Jadi konsumen kita mayoritas yang juga menggelar wedding di hotel Aryaduta," tuturnya.
Selain event pernikahan, kegiatan-kegiatan komunitas pun jadi target hotel untuk meningkatkan pendapatan dan menutupi efek penurunan agenda dari pemerintahan.
"Wedding biasanya kan booking dulu sampai setahun dan ini membantu pendapatan kami," ujarnya.
Sementara itu, Public Relation Harper Hotel Palembang Aldina Febriyanti mengungkapkan hal yang sama. Dampak efisiensi anggaran membuat pendapatan berkurang 5-10 persen. Namun, pihaknya memiliki strategi untuk menaikkan pendapatan dari berbagai sisi.
"Walaupun event dari pemerintahan itu sumber income hotel, tapi kami masih punya event lain dari corporate dan juga social event seperti wedding yang menstabilkan okupasi hotel," tuturnya.
Aldina menambahkan, sumber pendapatan hotel ada dari wedding. Di tahun 2025 ini, untuk wedding ada peningkatan dan juga saat libur panjang kemarin tingkat hunian hotel meningkat 100 persen.
"Harapannya pendapatan hotel konsisten stabil meski di tengah isu negatif. Selain itu akan masuk Ramadan, pendapatan naik dari kegiatan iftar ramadan," pungkasnya.
(dai/dai)
