.webp)
Pengamat Kebijakan Publik Sumatera Selatan, Husni Thamrin menilai operasi tangkap tangan (OTT) Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Kadisnakertrans) Deliar Marzoeki perlu menjadi perhatian serius. Masalah perizinan dinilai rentan jika tak diawasi ketat.
"Kasus OTT ini memang perlu menjadi perhatian serius. Mungkin terlalu pagi untuk menyimpulkan soal indikasi, tetapi tidak dapat diabaikan adanya potensi penyalahgunaan kewenangan dalam pelayanan publik yang seharusnya transparan dan akuntabel," ujar Husni, Senin (13/1/2025).
Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya ini menyebut, fenomena kasus yang terjadi pada Deliar bisa terjadi di berbagai instansi. Sehingga, perlu ada pengawasan ketat di setiap lembaga yang ada.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Fenomena ini memang bisa terjadi di berbagai instansi jika tidak ada pengawasan yang ketat, sistem transparansi yang baik, dan integritas yang terjaga di kalangan pejabat maupun stafnya. Pelayanan yang melibatkan izin memang rentan terhadap praktik yang tidak sesuai aturan jika tidak ada pengawasan yang efektif," terangnya.
Menurut Husni Thamrin, sangat penting meningkatkan pengawasan internal dan eksternal. Kemudian memperkuat implementasi sistem berbasis teknologi (e-government), serta memastikan bahwa pejabat dan pegawai yang bertugas memiliki integritas dan komitmen terhadap pelayanan publik.
Transparansi dan keterbukaan informasi kepada masyarakat juga disebutnya menjadi kunci untuk meminimalkan peluang terjadinya hal serupa.
"Semoga kasus ini menjadi pelajaran bagi semua pihak untuk lebih memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik dan mencegah terjadinya praktik korupsi di masa depan," tukasnya.
(dai/dai)
