.webp)
Pj Gubernur Sumatera Selatan, Elen Setiadi, tak menampik bakal ada perombakan atau pergeseran jabatan kepala dinas/badan. Pemprov Sumsel saat ini menunggu persetujuan dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).
"Tergantung persetujuan, ada proses dan prosedurnya. Kita kan tidak bisa kalau tanpa proses dan prosedur. Kita sudah ajukan tinggal menunggu saja, tapi kita belum menerima hasil usulan itu," ujar Elen di Kantor Gubernur Sumssl, Senin (30/9/2024).
Dia enggan menjawab soal jumlah 17 kepala dinas/badan, biro dan struktural lain yang akan dimutasi jabatan di lingkungan Pemprov Sumsel. Termasuk soal kapan dilakukan pelantikan.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Kan belum ada sampai sekarang jangan berandai-andai. Kalau disetujui atau kemungkinan kapan (pelantikan)? Segera kalau dapat kita petakan, kita bahas bersama. Kita kan 1 tim, tim harus kompak, (penempatan) posisi juga harus yang pas. Ada yang kosong kita isi," ungkapnya.
Dia menilai pergeseran jabatan hal yang biasa untuk meningkatkan eskalasi kerja yang lebih cepat. Dia mengibaratkan permainan sepakbola yang memiliki pemain pengganti jika ada yang bermain tak bagus.
"Saya menjabat Pj Gubernur Sumsel kan sudah 3 bulan, tahu mana yang sudah pas, ada yang cepat, yang lambat kerjanya, setengah lambat atau kurang pas. Kebetulan juga ada yang kosong jabatannya. Jadi semuanya jangan dikaitkan kemana-mana. Ini semua untuk membangun Sumsel," tukasnya.
Sebelumnya diberitakan, jabatan 17 kepala dinas/badan di lingkungan Pemprov Sumsel akan dilakukan pergantian menjelang Pilkada serentak 2024. Pj Gubernur Sumsel Elen Setiadi akan mengganti para eselon II itu dalam waktu dekat.
Hal itu disampaikan anggota DPRD Sumsel Chairul S Matdiah. Menurutnya, isu itu dia dapatkan dari salah satu ASN yang ada di lingkungan Pemprov Sumsel.
"Isu berkembang yang saya dapatkan dari salah satu ASN Pemprov Sumsel, beberapa minggu ke depan akan ada pergantian eselon II, III dan IV. Informasinya ada 17 Kepala dinas/badan, kemudian ada juga kepala biro yang akan diganti," ujar Chairul, saat dikonfirmasi, Minggu (29/9/2024).
Dia menyebut, isu pergantian jabatan itu bertentangan dengan etika mengingat pilkada akan dilaksanakan dalam 2 bulan ke depan. Sehingga, pergantian jabatan dinilainya berbau politis.
"Etikanya ini jelang pilkada, jadi kurang etis dilakukan pergantian. Apalagi pergantian itu tidak mendesak untuk dilakukan. Menurut pandangan kami isu yang berkembang itu sudah masuk ranah politik dan diduga bentuk dukungan ke salah satu paslon," ungkap politisi dari Partai Demokrat ini.
(mud/mud)
