.webp)
Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyebut pemindahan ibu kota ke Ibu Kota Nusantara (IKN) bukan keputusannya sendiri, melainkan kemauan rakyat melalui DPR. Menurutnya, rencana ini disetujui oleh 93 persen wakil rakyat.
Dilansir detikNews, Jokowi mengatakan gagasan pindah ibu kota sudah ada sejak kepemimpinan Presiden Soekarno. Dirinya mengklaim saat ini hanya mengeksekusi rencana tersebut, bukan menggagasnya.
"Sehingga betul Bung Karno tahun '60-an sudah menggagas kepindahan ibu kota. Pak Harto juga menggagas kepindahan ibu kota. Kalau saya itu hanya mengeksekusi. Gagasan itu sudah gagasan panjang udah lama," kata Jokowi saat membuka Rapat Koordinasi Nasional Baznas 2024 di Istana Negara IKN, Kalimantan Timur, Rabu (25/9/2024).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Jokowi mengaku begitu dirinya dilantik pada 2014, dia langsung meminta kepala Bappenas saat itu untuk menilik kembali gagasan terkait ibu kota baru dari zaman Soekarno. Pihaknya juga mengkaji beberapa wilayah sebagai calon ibu kota baru nanti.
Lalu terpilihlah wilayah di Kalimantan Timur. Lokasi ini berbeda dengan ide Soekarno yang menginginkan ibu kota baru di Palangkaraya, Kalimantan tengah.
"Dilihat dulu kenapa Bung Karno memutuskan Palangkaraya, coba dicek. Dan setelah melalui beberapa studi, diputuskan ada tiga kandidat calon ibu kota baru Indonesia. Yang pertama Palangkaraya, yang kedua di Kalimantan Selatan, yang ketiga di Kalimantan Timr, dan tambah satu lagi ada di Sulawesi, di Mamuju," terangnya.
Jokowi menegaskan pihaknya juga tidak asal memilih Kalimantan Timur sebagai lokasi ibu kota baru. Dia mengaku sudah mengecek lokasi hingga beberapa kali.
"Didetailkan lagi, kemudian saya cek di lapangan nggak sekali dua kali tiga kali, kemudian bismillah, saya putuskan di Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur," paparnya.
Meski begitu, Jokowi menegaskan keputusan itu diambil bukan atas kemauannya sendiri, melainkan melalui proses panjang. Dia harus meminta izin kepada DPR selaku wakil rakyat. Karenanya, Jokowi menegaskan pemilihan ibu kota baru ini merupakan kemauan rakyat dan bukan keputusannya seorang.
"Sebuah keputusan yang tidak mudah, tetapi itulah yang sudah kita putuskan. Kita juga izin kepada DPR. Saya menyampaikan lisan di dalam rapat paripurna tanggal 16 Agustus, kemudian diikuti dengan pengajuan undang-undang mengenai Ibu Kota Nusantara, dan itu disetujui 93% dari fraksi yang ada di DPR," ujar Jokowi.
"Jadi ini bukan keputusan presiden saja, tetapi juga keputusan seluruh rakyat Indonesia. Yang diwakili oleh seluruh anggota DPR yang ada di Jakarta. Supaya jangan ada sebuah kekeliruan persepsi bahwa ini adalah proyeknya Presiden Jokowi, bukan. Itu sudah melalui tahapan-tahapan yang baik dalam kita berbangsa dan bernegara," sambungnya menegaskan.
(des/des)
