.webp)
Puluhan orang dari Aliansi Pengguna Sungai Lalan mendesak Pemprov Sumsel mempercepat koordinasi pembangunan Jembatan P.6 Lalan di Kecamatan Lalan, Musi Banyuasin, Sumatera Selatan. Robohnya jembatan imbas tabrakan tongkang batu bara itu membuat aktivitas warga terganggu.
"Jembatan P.6 Lalan sangat vital bagi masyarakat sekitar. Kini masyarakat harus memutar jauh dan terpaksa memakai kapal untuk aktivitas menyeberang," ujar Koordinator Aksi, Alan Jaya Saputra saat demonstrasi di Kantor Gubernur Sumsel, Senin (26/8/2024).
Mereka juga menuntut Pj Bupati Muba segera membuka kembali akses jalur Sungai Lalan yang lumpuh akibat robohnya Jembatan P6, serta memulihkan fungsinya demi kelancaran ekonomi warga setempat.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Sebab, sejak jembatan itu ambruk 12 Agustus lalu hingga saat ini runtuhannya belum diangkat sehingga aktivitas distribusi hasil pertanian, perikanan dan barang-barang dagangan milik masyarakat terganggu," ungkapnya.
Dia mengharapkan gerak cepat penanganan jembatan itu. Sebab, sudah 14 hari belum ada realisasi atau progres pekerjaan. Tak hanya mengganggu perekonomian masyarakat sekitar, ambruknya jembatan juga memengaruhi distribusi komoditas di Sumsel. Bahkan Pj Gubernur Sumsel sempat menyebut bisa berdampak terhadap 2.000 pekerja.
Koordinator aksi lainnya, Calvin Irawan, menambahkan sekitar 30 kapal tongkang yang biasa beroperasi setiap hari di jalur sungai itu terpaksa berhenti. Artinya, ada sekitar 420 kapal yang tak bisa operasional hingga saat ini.
"Ini bukan hanya soal arus barang dan logistik yang tersendat, tetapi juga ancaman terhadap stabilitas ekonomi para pekerja yang bergantung pada sektor ini," ujarnya.
Koordinator Lapangan Wibi Aldrin Nori menilai pemerintah sengaja menghambat pemulihan jalur Sungai Lalan. Sebab, dari informasi masyarakat di lapangan, terdapat peralatan untuk mengangkat material jembatan yang ambruk tetapi hingga kini jalur distribusi belum juga normal.
"Ada dugaan Pemprov Sumsel dan Pemkab Muba menunda pekerjaan sehingga jalur sungai itu tak bisa dibuka, sebelum pihak penabrak dan pengguna jalur sungai bertanggung jawab," katanya.
Jalur itu disebutnya sebagai urat nadi perekonomian sehingga secepatnya harus dinormalkan. Pihaknya mengultimatum jika tuntutan mereka tidak segera ditanggapi akan kembali datang dengan jumlah lebih besar.
Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum, Bina Marga, dan Tata Ruang (PUBMTR) Sumsel Ridwan yang menemui massa mengatakan pihak Pemprov sudah berkoordinasi dengan asosiasi dan pihak terkait untuk penanganan Jembatan P.6 Lalan.
"Kita sudah melakukan rapat pembahasan terkait ambruknya jembatan ini beberapa kali. Deadline-nya memang pekan ini. Kita masih menunggu hasil koordinasi asosiasi pengusaha yang memanfaatkan jalur sungai itu," tegasnya.
(des/des)
