.webp)
Objek wisata Sungai Kasie Lubuklinggau yang dikelola oleh warga Kelurahan Lubuk Tanjung untuk saat ini ditutup sementara. Penutupan dilakukan oleh Pemerintah Kelurahan Lubuk Tanjung lantaran banyaknya protes dari warga sekitar sawah irigasi Kasie 1.
Wisata Sungai Kasie yang berada di Kelurahan Lubuk Tanjung, Kecamatan Lubuklinggau Barat I, Lubuklinggau, Sumatera Selatan yang sudah dibuka sejak 2022 tersebut sudah ditutup sejak Jumat (26/7/2024).
Lurah Lubuk Tanjung Supawi menjelaskan warga sekitar sawah irigasi Kasie 1 resah karena ramainya pengunjung yang tak teratur. Mereka juga khawatir terjadi banjir akibat pembuatan kolam di tengah Sungai Kasie.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Hasil rapat di kelurahan dari masyarakat petani maupun pedagang di Kasie, maka hasil rapat itu ditutup sementara. Masyarakat yang ada di sawah irigasi Kasie 1 itu resah karena adanya pengunjung yang ramai sehingga terganggu," katanya, Selasa (30/7/2024).
"Pihak pengelola juga membuat kolam itu di tengah sungai yang dikhawatirkan terjadinya banjir. Karena dampaknya kan balik ke bibir Sungai Kasie 1, takutnya terjadi longsor juga," sambungnya.
Supawi mengatakan penutupan tersebut akan terus dilakukan sampai ada surat izin resmi operasional objek wisata dari Pemerintah Kota Lubuklinggau.
"Sudah dari Jumat kemarin ditutup sementara sebelum ada izin dari pemerintah, izin wisata," ujarnya.
Sementara itu, Pj Wali Kota Lubuklinggau Trisko Defriyansa mengatakan sudah mendapat laporan mengenai penutupan Objek Wisata Sungai Kasie tersebut dan meminta pihak terkait untuk menyelesaikan masalah.
"Saya sudah dapat laporan soal hasil rapat di Kelurahan. Jadi untuk sementara berdasarkan rapat ditutup sementara sampai masalah ini clear. Saya sudah minta Dispar, Camat dan Lurah untuk segera diselesaikan masalah ini," ujarnya.
Trisko mengatakan Sungai Kasie Lubuklinggau berpotensi menjadi objek wisata yang maju karena lokasinya yang berada di tengah kota. Menurutnya, pengelolaan lokasi itu bisa dibantu oleh Pemerintah Kota Lubuklinggau.
"Objek wisata di situ tinggal penataannya saja yang diatur lagi. Kita berharap Dispar segera membentuk Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) di sana. Nanti bila pemerintah sudah sentuh objek wisata di sana dengan infrastruktur, bisa saja ke depannya dikelola oleh pemerintah," ungkapnya.
(des/des)
