.webp)
Gubernur Jambi Al Haris memberikan pesan penting ke Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan Kepala Desa (Kades) di Kabupaten Merangin Jambi. Pesan itu agar keduanya dapat terus bersinergi membangun desa dan menghindari bentrok.
"Tugas kita ini bagaimana dapat memadukan konsep pembangunan dengan kepala desa. Saya ini sering sekali menemukan tidak akurnya, sejak jabat BPD lalu bentrok dengan kades, kemudian BPD malah sibuk melaporkan Kades ke APH dengan cari-cari kesalahan," kata Al Haris dalam membuka Rapat Kerja Daerah (Rakerda) II Persatuan Anggota Badan Permusyawaratan Desa Seluruh Indonesia (PABPDSI), Selasa (2/7/2024).
"Itu tak baik juga kalau tugas kades itu tidak ada yang salah. Ini karena tidak sejalan maka cari-cari lah kesalahan, itu yang mesti diubah agar bisa bersinergi membangun desa," lanjut dia.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Al Haris berharap antara BPD dan Kades itu bisa saling berpadu dalam membangun desanya. Apalagi BPD dan Kades merupakan satu kesatuan yang tidak boleh dipisahkan dalam pembangunan desa.
Ia mengingatkan kembali agar BPD paham betul dengan tugas dan fungsinya. Dia tidak ingin antara BPD dan kades tidak sejalan. Al Haris tidak mau anggota BPD yang terpilih malah sering bentrok dengan kades sehingga tujuan pembangunan desa yang lebih baik tidak berjalan.
"Kalau tugas BPD kan menggali informasi dari masyarakat desa, lalu menampung aspirasi dan pengaduan dari masyarakat desa, terus mengelola informasi dan pengaduan yang diterima dan diselesaikan dengan profesional agar jika ada kesalahan bisa ditindaklanjuti sebagai pengambil keputusan agar terwujud desa yang maju dalam pembangunan," ujar Al Haris.
Al Haris menyampaikan bahwa Pemerintah Provinsi Jambi kini tengah mengharapkan agar diselenggarakan peningkatan kapasitas SDM anggota BPD. Peningkatan SDM ini agar hubungan kerjasama antar keduanya berjalan profesional tanpa ada ego hingga tidak terwujud pembangunan di tingkat desa
Selain itu, Al Haris juga menyampaikan bahwa saat ini dirinya tengah membahas soal bantuan pembelian motor dinas atau motor operasional ke Badan Permusyawaratan Daerah (BPD) se-Jambi.
Bantuan kendaraan operasional itu bertujuan agar BPD bisa menjalani kerjanya dengan baik dan maksimal tanpa hambatan karena kondisi akses desa yang terkadang sangat jauh-jauh.
"Semoga saja pembelian motor operasional untuk seluruh Ketua BPD se-provinsi Jambi yang sudah kita bahas. Insya Allah akan terealisasi tahun 2025. Kalau tahun lalu sudah terealisasi buat kades-kades di Jambi," ucap Al Haris.
(dai/dai)
