PDI Perjuangan membuka pendaftaran gelombang II bagi para bakal calon kepala daerah. Yudha Rinaldi ikut meramaikan bursa para calon dengan mengambil formulir untuk Pilkada Palembang, Rabu (19/6/2024).
"Iya last minute mendaftar di PDIP. Kalaupun nanti setelah mendaftar ada yang mengajak komunikasi, saya terbuka. Siapa yang akan dipilih oleh PDIP tentu melihat hasil survei. Untuk posisi wali kota atau wakil wali kota, tentu kita berharap sebagai wali kota. Tapi semuanya bergantung pada survei nanti," ujar Bendahara DPD PDIP Sumsel, Yudha.
Komunikasi untuk berpasangan dengan sejumlah bakal calon juga telah dilakukan. Salah satunya dengan Yudha Pratomo Mahyudin. Duet Yudha kemungkinan bakal terealisasi.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Sudah ada komunikasi dengan calon-calon lain, termasuk dengan Ketua DPC Demokrat Palembang, Yudha Pratomo Mahyudin. Tapi tetap nanti berdasarkan kecocokan antarpartai dan penjajakan-penjajakan. Keputusan nanti dari DPP PDIP," katanya.
Ia menyebut, keputusan mencalonkan diri di Pilkada Palembang ini karena pembangunan yang stagnan dalam 10 tahun terakhir. Tak ada perkembangan yang berarti pasca Wali Kota Palembang Eddy Santana Putra (ESP) tak menjabat lagi.
"Sebenarnya keputusan untuk maju ini karena ingin membangun Kota Palembang. Sesuatu yang klise dan normatif. Tapi, dengan menjadi kepala daerah kita bisa mengeksekusi masalah yang ada di Kota Palembang. Praktis kota ini pembangunan stagnan semenjak zaman ESP," ungkap Anggota Komisi III DPRD Sumsel ini.
Ia menyebut, masalah pembangunan kota harus dilakukan bersama. Sinergi antara kepala daerah dan dinas terkait. Efektivitas harus dilakukan agar pekerjaan bisa dilakukan optimal.
Sementara itu, Sekretaris Penjaringan Cakada DPD PDI Perjuangan, Tun Teja mengatakan, gelombang II penjaringan dilakukan pada 1-30 Juni. Penjaringan ini untuk para calon kepala daerah di 17 kabupaten/kota. Untuk Pilkada Palembang, selain Yudha ada kader PDIP lain, Aidil yang juga mengambil formulir.
"Internal partai ada 2 kader PDIP yang ambil formulir. Tapi nanti akan dilakukan survei secara kolektif. Hasilnya itu yang akan diusung PDIP, keputusan ada di DPP," ujarnya.
(csb/csb)