Pengamat Politik Universitas Sriwijaya (Unsri) Prof Alfitri menilai diangkatnya Prabunindya Revta Revolusi yang diangkat menjadi Komisaris Independen PT Kilang Pertamina Internasional (KPI) terkesan terburu-buru. Pemerintah seharusnya diminta menunggu hasil KPU secara resmi dikeluarkan.
Diketahui Prabu Revolusi merupakan Tim Kemenangan Nasional (TKN) Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka. Prabu sudah menjabat sebagai Komisaris Independen sejak 1 Februari 2024 lalu.
"Semestinya bagi-bagi kursi ini harusnya bersabar dulu sampai keputusan dari KPU secara resmi dikeluarkan," kata Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Unsri, Rabu (28/2/2024).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Menurut Alfitri, dengan adanya bagi-bagi kursi ini terkesan adanya ketidaksabaran sehingga dapat mengganggu jalannya perhitungan suara yang sedang berjalan saat ini.
"KPU saat ini sedang melakukan perhitungan suara dan kita tahu masih belum selesai dan belum ada keputusan final siapa calon presiden dan wakil presiden terpilih. Sebelum keputusan final keluar diharapkan semua pihak untuk untuk menahan diri, jangan tunjukkan kepada publik adanya kekuasaan yang sudah dipamerkan dalam bentuk euforia," jelasnya.
Alfitri menyebutkan, siapa pun yang ditetapkan itu pasti akan didukung publik sehingga semua pihak diharap bisa menjaga kondusivitas kondisi politik nasional.
"Masyarakat simpel saja, jika mesin kekuasaan itu diolah secara profesional dan berjalan apa adanya pasti tidak akan hilang kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah," katanya.
Intinya, sambung Alfitri, pemerintah harus bisa bersabar dan menahan diri dan tidak memperlihatkan bagi-bagi kekuasaan lebih dini kepada masyarakat.
"Kita masih mengharapkan legitimasi publik kepada pemerintah yang dibentuk sesuai keputusan KPU siapa yang jadi pemenang," pungkasnya.
(dai/dai)