Program Makan Siang dan Susu Gratis Dibahas Rapat Kabinet Hari Ini

Nasional

Program Makan Siang dan Susu Gratis Dibahas Rapat Kabinet Hari Ini

Achmad Dwi Afriyadi - detikSumbagsel
Senin, 26 Feb 2024 11:30 WIB
Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto bertemu cawapresnya Gibran Rakabuming Raka, di kediaman Prabowo, Jalan Kertenagara, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Jumat (23/2/2024).. Keduanya membahas langkah ke depan usai pencoblosan Pilpres 2024.
Foto: Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. (Dok. Istimewa)
Jakarta -

Program makan siang dan susu gratis yang menjadi program salah satu paslon Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka akan dibahas dalam sidang kabinet hari ini. Rencananya, program tersebut akan masuk APBN.

Dilansir detikFinance, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto sebelumnya mengkonfirmasi jika program tersebut bakal masuk APBN. Program itu akan masuk dalam Kebijakan Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) 2025 yang mulai dibahas pekan depan atau yang jatuh pada pekan ini.

"Masuk," kata Airlangga dikutip dari CNBC Indonesia, ditulis Senin (26/2/2024).

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Airlangga mengatakan KEM-PPKF 2025 akan dibahas pada Senin (26/2) dalam rapat sidang kabinet yang akan dipimpin Presiden Joko Widodo (Jokowi).

"PPKF sedang dibahas, nanti Senin akan ada sidang kabinet. Jadi tunggu saja Senin," kata Airlangga.

ADVERTISEMENT

Sementara, Wakil Ketua Dewan Pakar Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran, Budiman Sudjatmiko, mengatakan program makan siang dan susu gratis dapat menelan biaya Rp 450 triliun per tahun. Program ini rencananya dilaksanakan secara bertahap jika Prabowo-Gibran resmi terpilih dalam Pilpres 2024.

Program ini diperkirakan baru akan menelan biaya Rp 100‐120 triliun pada tahun pertama pemerintahan pasangan itu. "Program ini dalam skala penuh 100% akan memberikan manfaat pada sekitar 82,9 juta anak sekolah dan pesantren seluruh Indonesia," kata Budiman dalam keterangan resminya kepada detikcom, Rabu (21/2) lalu.

Budiman mengaku program ini dijalankan hanya 'bermodal' dana dari APBN tanpa sumber lain. Meski begitu, ia menilai nilai anggaran ini masih bisa ditekan 40‐50% jika pemerintah memanfaatkan dana yang ada untuk menyiapkan sumber bahan pangan alih-alih membeli makanan jadi.

"Sehingga alokasi APBN yang dibutuhkan pada tahun pertama pelaksanaan program ini diperkirakan sekitar Rp 50‐60 triliun saja," terangnya.




(dai/dai)

Berita Terkait

 

 

 

 

 

 

 

 


Hide Ads