.webp)
Pemerintah Provinsi Bengkulu sudah melakukan berbagai upaya untuk menangani jalan nasional di kawasan liku 9 Kabupaten Bengkulu Tengah yang longsor pada awal Januari 2024 lalu. Salah satunya dengan mengajukan izin pinjam pakai kawasan hutan (PPKH) ke pemerintah pusat, dan saat ini izin tersebut sudah dikantongi.
Kepala Dinas PUPR Provinsi Bengkulu, Tejo Suroso mengatakan, pihaknya sudah membuat bronjong tambahan di lokasi jalan longsor. Jalan yang longsor itu berada di kawasan hutan lindung, sehingga butuh proses panjang untuk upaya penanganan jalan tersebut.
Namun itu tak cukup, pihaknya pun sudah mengakomodir usulan terkait izin PPKH (PPKH) ke Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Untuk jalan liku sembilan yang longsor kemarin masih pemasangan bronjong, kita juga melakukan penambahan bronjong di sisi jalan. Kemudian, terkait untuk perizinan, kemarin pinjam pakai kawasan hutan sudah diizinkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK)," kata Tejo, Kamis (22/2/2024).
Tejo menjelaskan, izin PPKH darurat yang diajukan Gubernur beberapa waktu lalu ada dua titik di Liku 9 dengan masing-masing luasan 4,6 hektar dan 2,6 hektar.
"Dengan keluarnya izin pinjam pakai kawasan hutan tersebut, penataannya dapat dilanjutkan oleh Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Bengkulu, " jelas Tejo.
Target kelanjutannya, kata Tejo, akan ditata dan dilakukan oleh BPJN Bengkulu. Pembangunan bronjong itu merupakan salah satu upaya dari BPJN dalam menangani longsor.
Diberitakan sebelumnya, Jalan Nasional Liku 9 Bengkulu mengalami longsor di sebagian bahu jalannya. Longsor itu juga menyebabkan aspal pecah di bagian tengah jalan sehingga sulit dilintasi kendaraan.
Kerusakan jalan nasional ini disebutkan karena curah hujan yang tinggi. Pemprov Bengkulu melalui Dinas PUPR pun langsung berkoordinasi dengan BPJN untuk memastikan jalan segera diperbaiki.
(dai/dai)
