.webp)
Anggota Komisi VIII DPR RI asal Lampung, I Komang Heri menyoroti pembagian bansos oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi). Dia mempertanyakan peran menteri sosial (Mensos) yang justru tidak dilibatkan, serta meminta agar bansos tidak dijadikan sebagai alat politik.
Menurut Komang, pembagian bansos yang dilakukan Presiden Jokowi sebenarnya bagus. Namun tidak pada momen politik, apalagi menjelang Pilpres 2024.
"Saya melihat pembagian bansos itu baik, tapi kalau memang mereka yang mendapatkan itu masuk di Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Saya mengingatkan jangan digunakan untuk kepentingan politik," tegas Komang, Rabu (31/1/2024).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Politisi kelahiran Lampung Tengah itu mempertanyakan pula apakah bansos itu tepat sasaran, serta jenis bansos apa yang dibagikan.
"Saya melihat pemberian oleh menteri dan pejabat itu tidak tahu sasarannya. Apakah mereka masuk sebagai data orang miskin atau tidak dan jenis bansos apa itu?" katanya.
Komang juga menyayangkan pembagian bansos yang justru tidak dilakukan oleh mensos. Dia melihat nyaris tidak ada keterlibatan mensos, melainkan Presiden yang membagikan bansos secara langsung.
"Lalu ada menteri-menteri di luar menteri sosial itu melaksanakan untuk pemberian bansos itu kita sayangkan. Saya tidak menyalahkan pemberian bansos, tetapi manfaatnya yang tidak tepat sasaran," tegasnya.
Untuk itu, dia mewakili Komisi VIII DPR RI akan memanggil Menteri Sosial terkait pembagian bansos beberapa waktu terakhir.
"Karena sekecil apa pun uang negara harus dipertanggungjawabkan. Dan kita melihat di desa mana pun, BPK sangat cermat. Kami akan memanggil mitra kami, Menteri Sosial. Dalam hal ini saya melihat Menteri Sosial tidak ikut dalam hal itu. Karena itu sebagai anggota Komisi VIII akan mencermati itu," tandasnya.
(des/des)
