.webp)
Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo mengungkap dirinya pernah menyarankan agar Mahfud Md mundur dari posisi Menko Polhukam usai maju sebagai cawapres. Hal ini demi menghindari konflik kepentingan selama Pilpres 2024.
"Itulah yang sejak awal kita bicara, apakah seorang yang sekaang menjabat di dalam jabatan publik, apalagi di level menteri itu mundur atau tidak. Gubernur, bupati, wali kota mundur atau tidak. Semua di jabatan publik," jelas Ganjar di Ponpes Manbaul Hikmah, Kaliwungu Kendal, Jawa Tengah pada Selasa (23/1/2024), dilansir detikNews.
Dia menyayangkan karena untuk saat ini tidak ada keharusan bagi pejabat publik untuk mundur dari jabatannya meski mencalonkan diri pada Pilpres. Akhirnya banyak pejabat yang memanfaatkan fasilitas negara untuk kampanye dengan kedok kunjungan kerja.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Ketika keputusannya tidak (mundur) dan diperbolehkan, maka ada potensi conflict of interest," kata Ganjar.
"Dengan beberapa kejadian, orang menggunakan fasilitas, menggunakan alat transportasi alasannya kunjungannya kunker tapi ternyata kampanye. Kan rakyat bisa nilai itu. Maka kita sedang mengambil risiko itu. Maka saya sarankan mundur, ubahlah aturan, termasuk Pak Mahfud," lanjutnya.
Ganjar pun mendorong adanya perubahan aturan soal pejabat publik sekelas menteri, bupati, hingga wali kota yang tidak diharuskan mundur saat maju Pilpres. Dia juga mendiskusikan usulan ini dengan Mahfud dan tim kampanye mereka.
"Jadi kita diskusi dengan beliau (Mahfud) soal ini agar fair lebih baik mundur lah. Kalau aturan mau dibuat lebih bagus, pasti rakyat lebih senang. Karena tidak ada mengklaim apakah ini bansos milik kementerian, apakah berasnya milik kementerian. Itu nggak bisa lagi. Semua orang akan merasa fair," pungkasnya.
(des/des)
