.webp)
Skema pembayaran feeder Lintas Rel Terpadu (LRT) Palembang belum mencapai kata kesepakatan. Terkait itu, belum diketahui apakah feeder LRT masih disubsidi atau tidak.
Direktur Angkutan Jalan Ditjen Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan (Kemenhub) Suharto menjelaskan bahwa terdapat dualisme persepsi skema feeder LRT, yaitu antara pembelian layanan (BTS-buy the service) atau subsidi.
"Saat ini masih ada dualisme terhadap persepsi kita. Ada skema BTS, ada juga terkait dengan masalah subsidi," jelasnya, Senin (8/1/2024).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Dia juga menyebutkan bahwa Pemerintah Kota Palembang akan berdiskusi lebih lanjut untuk menyepakati hal tersebut. Jika hasilnya akan menggunakan skema subsidi, dirinya menyerahkan keputusan tarif kepada PT Transportasi Global Mandiri (TGM).
"Kalau nanti keputusannya akan menggunakan subsidi, tarifnya harap diatur oleh PT TGM sesuai perhitungan selisih subsidinya," ujarnya.
Suharto menegaskan bahwa segala keputusan harus berdasarkan kepentingan masyarakat.
"Kita semua sudah satu komitmen bahwa kepentingan masyarakat di atas segala-galanya. Harapannya mulai besok (9/1/2024) dua koridor yang seminggu ini belum beroperasi sudah mulai berjalan lagi," katanya.
Sementara itu, Kepala Dinas Perhubungan Kota Palembang Aprizal Hasyim menjelaskan bahwa pihaknya akan berdiskusi dengan pemerintah kota.
"Kami akan segera berkoordinasi dengan pemkot, mudah-mudahan besok sudah ada keputusan" ungkapnya.
Diketahui, feeder LRT koridor 1 dan 2 yang sempat disetop rencananya akan kembali beroperasi mulai Rabu (10/1/2024). Keduanya disetop karena Pemkot Palembang terlambat memperpanjang kontrak sopir dan karyawan.
Menurut Aprizal, keterlambatan tersebut akibat administrasinya yang belum terselesaikan.
"Terhambat 10 hari karena harus benar-benar jelas dalam menyelesaikan administrasinya. Harus duduk bersama terlebih dahulu karena yang kita pakai ini uang negara," jelasnya kepada detikSumbagsel, Senin (8/1/2024).
(csb/csb)
