.webp)
Kemantapan jalan di Sumatera Selatan (Sumsel) pada 2023 turun dibandingkan 2022 lalu. Angkanya menjadi 88,15%, padahal sebelumnya sempat mencapai 93,6%.
Penurunan itu disebabkan oleh anggaran di Dinas PU Bina Marga dan Tata Ruang (BNTR) Sumsel yang turun, juga karena penambahan ruas jalan yang ditangani oleh provinsi.
Pj Gubernur Sumsel, Agus Fatoni mengatakan, penanganan jalan milik provinsi akan dilakukan secara dini. Salah satunya dengan melakukan percepatan lelang, sehingga pekerjaan kegiatan jalan bisa dilakukan lebih awal.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Kemudian kita akan melakukan kegiatan secara tim, tidak memakai sistem tahun anggaran sehingga bisa melampaui tahun berikutnya. Kemudian kita lakukan analisis dan evaluasi, monitoring secara terus menerus dan dikontrol. Kita ingin pastikan rencana kegiatan itu direalisasikan dengan dasar pelaksanaan kegiatan yang baik," jelasnya.
Kepala Dinas PU BMTR Sumsel, M Affandi mengatakan, penurunan kemantapan jalan ini disebabkan oleh bertambahnya penanganan jalan oleh provinsi. Saat ini, jalan yang dikelola provinsi sepanjang 1.779 Km.
"Sebelumnya kita menangani jalan provinsi sepanjang 1.500-an Km, tapi kemarin (2023) yang kita tangani sepanjang 1.779 Km. Ada penambahan, sehingga persentasenya menyusut. Bukan karena lubang bertambah," ujar Affandi.
Ia menyebut, pada tahun ini tidak ada penambahan atau peralihan penanganan jalan yang dimilik kabupaten/kota untuk dikelola provinsi. Sehingga, kemantapan jalan di 2024 diharapkan bisa meningkat. Bahkan, angkanya bisa di atas 90%.
"Pembangunan saat ini kita tengah menyelesaikan jalan di Cempaka OKU Timur ke SP 1 Tanah Abang Kabupaten OKI," ungkapnya.
Pihaknya, juga saat ini tengah meng-upgrade peralihan jalan milik provinsi ke nasional. Salah satu diantaranya adalah Jalan Noerdin Pandji di dekat Bandara SMB II Palembang.
"Masih kita pilah-pilah dulu, karena harus memenuhi syarat supaya bisa ditangani Pusat. Tapi kemungkinan adalah Jalan Noerdin Pandji, bahkan kalau bisa lewat KPBU seperti Jalan di Sorkarno Hatta," bebernya.
Menurutnya, dengan penanganan jalan di Sumsel secara bersama-sama, diharapkan kualitasnya bisa lebih baik. Selain itu juga tidak memberatkan APBD provinsi maupun Kabupaten/kota di Sumsel.
(dai/dai)
