.webp)
Anies Baswedan, calon presiden nomor urut 1 diadukan soal penggunaan akronim 'AMIN' dalam kampanye ke Bareskrim. Penggunaan akronim tersebut dinilai sebagai penistaan agama.
Dilansir detikcom, pengaduan dilakukan oleh Koordinator Forum Aktivis Dakwah Kampus Indonesia, Umar Sagala. Menurut Umar, penggunaan kata AMIN sebagai akronim untuk kampanye merupakan bentuk penistaan agama.
"Karena sudah jelas dikatakan dalam agama Islam dan juga bahkan seluruh agama yang ada di Republik Indonesia ini, 'amin' sudah disetujui sebagai pengabulan atau pengharapan kita terhadap Tuhan kita," jelas Umar di Bareskrim Polri, Jakarta Selatan, Jumat (22/12/2023).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Umar pun menegaskan bahwa 'Amin' merupakan frasa suci, sehingga tidak elok jika digunakan untuk kepentingan politis. Menurutnya, yang dilakukan pasangan calon nomor urut 1 termasuk dalam politisasi agama.
"Sudah dijelaskan bahwa dalam hadits-hadits penggunaan Amin ini adalah kata suci, penggunaannya sebagai bentuk harapan kita terhadap Tuhan Yang Maha Esa," jelas Umar.
"Ini adalah sebuah politisasi yang sangat tidak berguna. Politisasi rendah, bahwasanya politisasi agama masih dilakukan untuk mendapatkan suatu kepentingan publik di era demokrasi ini," sambungnya.
Untuk menguatkan pengaduannya, Umar mengaku telah menyerahkan sejumlah barang bukti. Selain hadits-hadits terkait penggunaan kata Amin, dia juga menyerahkan bukti tangkapan layar saat Anies memposekan dua jari saat tasyahud, yang menurut Umar mempermainkan gerakan salat.
"Tidak boleh ada capres yang menghalalkan cara untuk meraih simpati dan kemenangan," tutupnya.
Di sisi lain, aduan itu ditanggapi oleh Timnas AMIN. Juru Bicara Timnas AMIN Indra Charismadji menyebut bahwa pengaduan itu mengada-ada. Tidak ada yang salah dengan penggunaan akronim AMIN karena sudah sesuai dengan Anies-Muhaimin.
"Kok makin aneh-aneh aja sih. Apa ada yang salah dengan akronim AMIN? Kan memang dari Anies Muhaimin," katanya dikonfirmasi detikcom.
Soal frasa suci, Indra mempertanyakan dasar pernyataan tersebut. Kemudian mengaitkannya dengan pemilu damai yang selama ini digaung-gaungkan.
"Suci buat siapa? Dan atas dasar apa? Bahasa Inggris pun ada amen, amin. Katanya mau pemilu yang riang gembira, ngapain harus ditarik-tarik ke ranah hukum," ungkapnya.
Menurut Indra, apabila aduan ini benar-benar diproses, maka perlu dipertanyakan keadilan dalam kontestasi politik 2024 ini.
"Kalau sampai diterima, berarti pertandingan sudah tidak fair lagi," jelasnya.
(des/des)
