.webp)
Pemerintah Provinsi Jambi sedang membahas soal konflik stockpile batubara oleh PT Sinar Anugerah Sukses (SAS) yang ditolak oleh warga Aur Kenali, Kecamatan Telanaipura, Kota Jambi. Pemprov membentuk tim terpadu dalam menanggapi konflik tersebut.
"Jadi dari persoalan ini semua kita adakan rapat, dari hasil rapat ini baik dari Pemprov, Pemkot, Pemkab Muaro Jambi dan juga polisi serta kejaksaan sepakat membuat tim kerja dalam mengatasi persoalan stockpile batubara ini," kata Gubernur Jambi, Al Haris, Senin (27/11/2023).
Tim kerja ini nantinya akan menangani soal stockpile batu bara yang ditolak warga. Bahkan konflik itu dipicu karena warga menilai stockpile batubara dapat merusak lingkungan warga dan tentunya mengganggu kesehatan warga nantinya dari aktivitas debu batubara itu.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Nah persoalan ini yang harus kita cari solusinya juga, apa selama ini perusahaan itu kurang sosialisasi atau bagaimana. Yang jelas kita minta ini harus segera diklirkan dengan dibentuk tim kerja terpadu ini," ujar Al Haris.
Meski dalam rapat penyelesaian, pihak Pemerintah Kota Jambi melalui Dinas Lingkungan Hidup yang hadir menilai bahwa PT SAS masih banyak kendala yang tentunya akan menjadikan persoalan sejak izin itu dikeluarkan.
Pihak DLH Kota Jambi juga menganggap selama izin diberikan, PT SAS juga tak pernah berkoordinasi dengan pihak Pemkot Jambi dalam menjalankan aktivitasnya.
"Ya ini yang mesti kita selesaikan, soal ini yang harus kita cari jalan keluarnya. Yang jelas dengan adanya tim ini ada percepatan cari jalan keluar dalam menyelesaikan persoalan konflik ini. Namun yang jelas untuk urusan amdal itu tentu sudah dikaji semua dan tidak mungkin salah-salah," terang Al Haris.
Al Haris juga menekankan akan menunggu hasil lanjutan dari pertemuan dan pembentukan tim kerja ini. Dia ingin dari tim kerja terpadu ini ada hasil yang baik ke depannya pertama tidak merugikan masyarakat tentunya.
"Kita akan selesaikan dulu sepekan ke depan soal tim ini agar ada SK nya. Dan jelas kita berharap Desember akhir sudah ada progresnya. Ini juga dampak dalam percepatan jalan khusus batubara," sebut Al Haris
Sementara, Ketua DPRD Jambi Edi Purwanto minta tim sinkronisasi untuk menyelesaikan persoalan. Dia ingin antara Pemprov Pemkot dan Pemkab Muaro Jambi harus sejalan dalam menyelesaikan terkait persoalan stockpile batubara.
"Tim yang dibentuk ini kita minta harus sinkron, apalagi ada surat dari masyarakat ke DPRD Provinsi Jambi mengenai soal stockpile ini. Dan nanti segera kita bahas di komisi III DPRD dengan memanggil semua pihak yang terkait dalam persoalan tersebut," kata Edi.
Edi menilai jika persoalan yang ada terkait stockpile ini sesungguhnya bisa diselesaikan dengan spirit kebersamaan. Dia juga berharap semua pihak untuk dapat menahan diri dulu demi mencari jalan keluar terbaik.
"Sehingga masalah regulasi terpenuhi, kekhawatiran masyarakat kaitan dengan tuntutan mereka bisa diselesaikan. Tentunya ini berdampak baik pada masyarakat karena sesungguhnya kita dengan investasi ada nilai tambah bagi masyarakat dan kesejahteraan masyarakat juga," ungkap Edi
(mud/mud)
