.webp)
Menjelang tahun politik Pemilu 2024, Pj Wali Kota Pangkalpinang Lusje Anneke Tabalujan mengimbau seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kota Pangkalpinang untuk menjaga netralitas dan tidak memihak kepada calon tertentu. Adapun hal ini penting agar proses demokrasi berlangsung lancar untuk menghindari konflik kepentingan.
"Saya mengikuti perintah Menteri Dalam Negeri untuk pejabat dan wali kota definitif tidak boleh ikut kontestasi, kita netral. Apalagi saya PNS harus resmi netral, " ungkapnya dalam keterangan tertulis, Sabtu (18/11/2023).
Hal ini disampaikannya usai mengikuti rapat virtual dalam rangka menjamin netralitas ASN menghadapi tahun politik di Smart Room Center Kantor Wali Kota Pangkalpinang, Jumat (17/11/2023).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Di samping itu, Lusje meminta ASN tidak melakukan pose tertentu saat berfoto. Sebab, hal tersebut dapat disalah artikan sebagai bentuk dukungan kepada salah satu partai politik.
"Maka tolong ingatkan saya juga untuk tidak foto-foto dengan yang tidak yang berkepentingan. Kemudian lambang-lambang yang mengarah kepada satu partai tidak boleh, begitupun dengan simbol jari kita sudah harus waspada," jelasnya.
"Seperti yang disampaikan menteri tadi posenya harus kepal, yang lain tidak boleh apalagi simbol-simbol yang mengarah ke satu partai," lanjutnya.
Lebih lanjut, Lusje menjelaskan jika terdapat oknum yang tidak netral maka akan dikenakan sanksi mulai dari sanksi administratif hingga pemberlakuan hukuman berat.
Ia juga menegaskan kepada masyarakat agar tidak segan melaporkan jika mendapati ASN yang terlibat dalam politik praktis.
"ASN kalau prosesnya ada teguran administrasi malah sampai pada hukuman. Kalau ada yang kedapatan, lapor ke saya. Saya akan tegur. Nanti ada sanksinya," pungkasnya.
(ncm/ncm)
