.webp)
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian mengingatkan seluruh jajaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) untuk mengawal bersama seluruh proses administrasi kependudukan dari praktik pungutan liar (pungli). Bukan itu saja, Tito juga meminta untuk mengawasi tentang kebocoran data.
"Terlepas dari berbagai prestasi Dukcapil, ada juga beberapa kelemahan. Kelemahan utama dari Dukcapil yaitu dari sisi manusia. Saya sering mem-forward ke Dirjen Dukcapil Pak Teguh praktik-praktik pungli masih ada di bawah. Masih ada adagium kalau bisa dipersulit, kenapa dipermudah?," katanya dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Dukcapil Tahun 2023 di Hotel Novotel Palembang, Selasa (24/10/2023).
Kata Tito, problem di bawah yaitu masih adanya oknum yang selalu membuat proses adminduk diperlama dan dipersulit. Dengan adanya itu, lanjutnya, bisa membuat nama Dukcapil menjadi buruk.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Untuk itu, Tito pun meminta kepada Dukcapil yang ada di seluruh Indonesia dapat memperbaiki hal itu sehingga nama baik Dukcapil dapat terjaga.
"Saya minta ini diperbaiki, karena rekan-rekan membawa nama satu komunitas besar Dukcapil. Satu kasus yang melibatkan kedukcapilan, apalagi menjadi masalah hukum, satu saja tapi diberitakan terus, itu akan menghapuskan prestasi, ketulusan kinerja dari belasan ribu, bahkan puluhan ribu dari jejaring Dukcapil lainnya. Semua jadi ternoda, karena satu nila setitik, rusak susu sebelanga," ujarnya.
Tito juga menyampaikan masalah lain dari urusan Dukcapil yaitu adanya kebocoran data. Dia menegaskan, dari server Dukcapil, hampir bisa dikatakan tidak pernah ada kebocoran.
Namun, dia menduga kebocoran-kebocoran data itu adanya oknum yang kerja sama. Hal itu berdasarkan dari temuannya.
"Kebocoran itu terjadi di daerah karena adanya oknum yang bekerja sama. Beberapa kali temuan kita seperti itu. Karena setiap daerah memiliki akses dengan password tertentu. Nah, akses dengan password ini, dia bisa merubah atau membuat data yang tidak sesuai, sehingga akhirnya ada kejadian orang punya e-KTP tapi e-KTP-nya tidak benar," jelasnya.
Masih kata Tito, sumber kebocoran lain data di user ini penggunanya banyak sebesar 6.144. Lanjutnya, user ada server, ada pusat datanya yang ada di Dukcapil. Ada inputer dan ada user. Inputernya adalah 514 kabupaten/kota para penginput. Mereka memiliki akses kepada sistem, pusat data.
"Setelah itu, pusat data juga memberikan akses kepada user yang jumlahnya 6.144. Kalau sistem, securitinya tidak bagus, maka akan bisa ditembus. Bisa ditembusnya melalui inputer sebanyak 514 dan bisa ditembus di user 6.144 serta juga bisa ditembus di pusat data. Saya katakan belum dan mudah-mudahan tidak bisa ditembus, karena kalau tembus di pusat data, dampaknya luas. Black out. Semua sistem di Indonesia akan terkunci dan akan berhenti," jelasnya.
Tito pun mencontohkan kasus bocornya data di BPJS. Kata dia, bocornya data itu ada di user.
"Kita melihat beberapa kejadian, bocornya ada di user. Kasus BPJS misalnya. BPJS salah satu user. Dia memiliki data sebagian dari data yang dimiliki Dukcapil untuk kepentingan jaringan sosial. Kalau dilihat fiturnya dari BPJS bukan fitur dari Dukcapil," ungkapnya.
Selain data kebocoran, Tito juga mengungkapkan masalah lainnya yakni masalah bandwitch serta jaringan internet yang lemot, untuk itu dia pun meminta Menteri Kominfo agar memperkuat jaringan.
"Ada lagi karena lemot yang terjadi karena sistemnya tidak memiliki bandwith yang cukup. Kemudian lemot yang kedua karena jaringan internetnya lemot. Kita sudah minta ke Kemenkominfo dan jaringan swasta untuk memperkuat, terutama di daerah yang sulit jaringan internet," ujarnya.
"Tapi yang di pusat data kita jangan sampai lemot karena bandwithnya tidak cukup. Bandwith ibarat jalan sempit, yang mau masuk banyak. Macet pasti. Maka bandwith, jalannya diperlebar. Kemudian storagenya, kalau tidak kuat ini bisa jebol. Kita punya storage di Jakarta, backupnya di Batam. Nah itulah terjadinya problema kebocoran," lanjutnya.
(mud/mud)
