Pj Gubernur Sumsel: Pendidikan adalah Tanggung Jawab Bersama

Pj Gubernur Sumsel: Pendidikan adalah Tanggung Jawab Bersama

Candra Setia Budi - detikSumbagsel
Minggu, 22 Okt 2023 13:20 WIB
Penjabat (Pj) Gubernur Sumatera Selatan (Sumsel) Agus Fatoni mengatakan pendidikan bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi bersama.
Foto: Pemprov Sumsel
Palembang -

Penjabat (Pj) Gubernur Sumatera Selatan (Sumsel) Agus Fatoni mengatakan pendidikan bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi bersama. Oleh karena itu, dibutuhkan keterlibatan semua pihak dalam pengembangannya.

Hal ini diungkapkannya dalam 'Webinar Nasional Hari Lahir (Harlah) ke-94 Lembaga Pendidikan Ma'arif NU dan Hari Santri Nasional 2023' bertema Bangun Bangsa Jayakan Indonesia bertempat di Griya Agung Palembang, Sabtu (21/10/2023).

Dia menuturkan kondisi pendidikan di Sumsel akan tetap fokus pada upaya menghasilkan pelajar yang berkarakter dan berbudaya.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Pendidikan adalah tanggung jawab bersama baik pemerintah, swasta, masyarakat dan lembaga-lembaganya. Termasuk pendidikan yang berbasis Pondok Pesantren (Ponpes)," katanya.

Menurutnya, pendidikan umum juga harus mampu membentuk karakter anak melalui materi pembelajaran pendidikan agama. Terlebih menciptakan iklim kondusif bagi pengembangan anak.

ADVERTISEMENT

"Para santri yang telah terbiasa dengan kehidupan asrama otomatis memiliki perilaku ibadah yang terjaga dan lebih mandiri. Ini tentu dapat mendukung persiapan untuk membentuk generasi unggul," ujarnya.

Untuk melahirkan generasi muda yang sukses di masa depan, kata Agus Fatoni setidaknya mereka harus memiliki kecerdasan intelektual, spiritual, emosional dan sosial yang memadai.

"Kecerdasan ini akan terlihat pada moral, etika, tata krama, sopan santun serta mampu menempatkan diri di lingkungannya," ungkapnya.

Menurut Fatoni, majunya dunia pendidikan dibutuhkan kerja sama antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota. Untuk pendanaannya, lanjutnya, disesuaikan kewenangan masing-masing daerah.

"Program penganggaran dilaksanakan sesuai prioritas kerja masing-masing daerah. Dalam pendanaan anggaran harus disesuaikan kewenangannya masing-masing," ujarnya.

(akd/akd)


Hide Ads