Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Sumatera Selatan (Sumsel) saat ini masih berkoordinasi dengan kepolisian terkait pengamanan pada Pemilu dan Pilkada 2024. Pihaknya meminta 1 petugas kepolisian di setiap tempat pemungutan suara (TPS) di Sumsel.
"Terkait pengamanan kami koordinasi dengan Kepolisian dan dalam waktu dekat akan koordinasi," katanya kepada detikSumbagsel, Senin (11/9/2023).
Untuk menjaga keamanan pada Pemilu dan Pilkada 2024 mendatang, Kurniawan akan meminta satu personel dari kepolisian untuk menjaga di setiap TPS, tentunya di backup dari TNI.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Untuk pastinya, lanjut Kurniawan, akan disampaikan setelah Bawaslu Sumsel melakukan audiensi dengan Polda dan Kodam.
"Kalo memungkinkan kita minta 1 orang per TPS dan juga kita minta backup TNI. Untuk info terkait pengamanan setelah kami audiensi dengan Polda dan Kodam," ujarnya.
Kata Kurniawan, Bawaslu Sumsel saat ini sedang menginventarisir daerah-daerah rawan pada Pemilu sebelumnya.
"Sekarang kita masih inventarisir daerah rawan pada pemilu sebelumnya," ungkapnya.
Sebelumnya, Kurniawan menyebut di Sumsel ada 2 kabupaten yang rawan konflik antarpendukung pada Pilkada yakni di Musirawas Utara (Muratara) dan Empat Lawang.
"Memang dua kabupaten (Muratara dan Empat Lawang) itu yang sedikit riskan. Kalau berkaca pada pilkada sebelumnya," kata Ketua Bawaslu Sumsel Kurniawan ditemui di kantornya, Selasa (1/8/2023).
Kata dia, gejolak Pilkada itu bukan hanya terjadi di 2 kabupaten tersebut, di daerah lain termasuk Palembang juga ada kerawanan, namun tidak separah 2 kabupaten tersebut.
Kata dia, gejolak Pilkada itu bukan hanya terjadi di 2 kabupaten tersebut, di daerah lain termasuk Palembang juga ada kerawanan, namun tidak separah 2 kabupaten tersebut.
Meski begitu, kata Kurniawan, konflik-konflik itu terjadi hanya pada Pilkada saja, untuk pemilihan legislatif (Pileg) tidak terlalu signifikan.
"Itu hanya konflik yang terjadi pada Pilkada, untuk Pileg ada, tetapi tidak terlalu karena tidak bersentuhan langsung," ungkapnya.
(mud/mud)