.webp)
Banyuasin disebut sebagai kabupaten paling rawan pelanggaran dalam penyelenggaraan pemilu. Hal itu disampaikan Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Hubungan Masyarakat Bawaslu Sumsel Muhammad Sarkani berdasarkan data Pemilu 2019.
"Kalau diukur dari Pemilu 2019, yang masuk kategori tinggi itu Banyuasin secara keseluruhan yang rawan," katanya ditemui di kantornya Jalan OPI Raya, Palembang, Senin (10/7/2023).
Dia mengatakan, Banyuasin dianggap rawan dari sisi penyelenggaraan pemilu. Sebab, pernah terjadi konflik tertukar surat suara antardapil.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Banyuasin rawan dari sisi penyelengaraan pemilu karena 2019 ada konflik tertukarnya surat suara antardapil, maka dari itu dia dikatakan rawan tinggi di sisi penyelenggaraan. Kalau yang lain ukurannya sedang tidak begitu signifikan," ujarnya.
Kerawanan itu, lanjut Sarkani, terjadi karena Banyuasin merupakan daerah perbatasan dengan Palembang. Pada Pemilu 2019 lalu daerah yang rawan yakni Talang Kelapa.
Karena surat suara yang tertukar dapil itu, proses pemungutan suara pun sempat molor hingga lama. Untungnya tidak terjadi konflik horizontal di kalangan warga.
"Banyuasin dianggap rawan dimensi penyelenggaraan untuk angka penilaiannya 71. Meskipun tertukar, tetap memakan waktu untuk prosesnya. Untuk konflik horizontal antarwarga tidak ada," ungkapnya.
Dia menjelaskan, untuk kategori rawan sendiri dibagi menjadi tiga kategori. Yakni tinggi, sedang, dan rendah. Kerawanan kategori sedang tersebar di 16 kabupaten/kota di wilayah Sumsel. Yang termasuk tinggi hanya satu kabupaten, sedangkan yang rendah nihil.
"Hanya Banyuasin yang tinggi untuk ukuran itu berdasarkan penyelenggaraan Pemilu 2019. Kalau rawan sedang seluruh kabupaten/kota karena dinilai pada Pemilu 2019 tidak bergejolak dan tidak ada konflik yang memadai. Kalau untuk rendah sama sekali tidak ada," ujarnya.
Agar kejadian serupa tidak terjadi, kata dia, Bawaslu Sumsel selalu mengingatkan kawan-kawan di kabupaten/kota. Bawaslu juga mengingatkan masyarakat untuk tidak mudah terpancing oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab.
"Kita juga mengedukasi masyarakat untuk tertib tentang politik, jangan sampai menerima informasi-informasi yang tidak jelas sehingga tidak terpancing orang-orang yang tidak bertanggung jawab," ungkapnya.
(des/des)
