.webp)
Sering terdengar aduan soal pungli pembuatan KTP. Terjadi di mana-mana, di berbagai daerah. Namun yang terungkap, hanya beberapa. Salah satunya di Lampung Utara, Lampung.
Beredar video 7 orang berpakaian dinas ASN digiring ke Mapolres Lampung Utara, Senin (12/6/2023) malam. Setelah ditelusuri, ke-7 orang ternyata diamankan terkait kasus pungutan liar (pungli) pembuatan KTP.
"Iya (terkait pungli pengurusan KTP). Jadi selain Kabid, ada juga PNS dan honorer," jelas Kapolda Lampung Irjen Helmy Santika.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Berikut ini data 7 pegawai yang diamankan polisi:
1. FW (46) status PNS menjabat Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk
2. AA (37) status PNS sebagai Administrator Data Base Kependudukan
3. HS (39) status PNS sebagai operator cetak KTP
4. HF (31) status PNS sebagai operator cetak KTP
5. PS (45) status PNS sebagai staf Tata Usaha Sekretariat Disdukcapil Lampung Utara
6. SH (30) status Honorer sebagai staf non ASN Pendaftaran Penduduk Disdukcapil
7. DM (36) status Honorer sebagai staf non ASN Pendaftaran Penduduk Disdukcapil
Polisi menyita uang tunai sekitar Rp 1 juta. Uang ini didapatkan dari 2 orang di lokasi OTT. Diduga aktivitas pungli dilakukan sejak beberapa waktu lalu.
Kejadian ini membuat prihatin Anggota Komisi II DPR Guspardi Gaus. Dikutip dari detikNews, Kamis (15/6/2023), Indonesia sudah merdeka lebih dari 75 tahun, namun masih saja bergelut dengan sifat-sifat koruptif. Ia berharap ada tindakan tegas terhadap 7 pegawai Disdukcapil Lampung Utara itu.
"Ini pintu masuk untuk melakukan bersih-bersih pemerintahan tidak hanya di Lampung tetapi di seluruh kabupaten/kota dan provinsi di Indonesia," kata Guspardi soal pelajaran dari kasus ini.
(trw/trw)
