.webp)
Polemik tapal batas antara Palembang dan Banyuasin, Sumatera Selatan (Sumsel) hingga kini belum tuntas. Warga yang tinggal di perbatasan itu menggelar aksi. Menanggapi hal ini, Gubernur Sumsel pun akhirnya bersuara.
Dalam aksi protes baru-baru ini, warga setempat menolak keputusan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) terkait ketetapan batas wilayah yang mengharuskan mereka jadi warga Banyuasin.
Terkait hal itu, Gubernur Sumsel Herman Deru pun angkat bicara. Dia meminta persoalan tapal batas ini segera diselesaikan. Sebab, permasalahan ini sudah lama terjadi, bahkan sebelum dirinya menjadi gubernur.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Saya ingin ini selesai cepat, sudah berlarut-larut, bertahun-tahun dari sebelum saya jadi gubernur nggak selesai-selesai," katanya, Senin (5/6/2023).
Orang nomor satu di Sumsel ini akan memanggil pihak Banyuasin dan Pemerintah Kota (Pemkot) Palembang untuk duduk bersama lagi menyelesaikan permasalahan ini. Bukan itu saja, pria yang akrab disapa HD ini juga akan mengundang pihak dari Kementerian Dalam Negeri.
"Akan saya panggil pihaknya dari pemkot, provinsi, bila perlu kita undang dari Depdagri (Kemendagri) dan pihak Banyuasin akan kita undang," ujarnya.
Perihal dengan warga yang tidak ingin memilih pada pemilu mendatang, Herman Deru mengatakan bahwa itu merupakan hak setiap orang.
"Memilih itu adalah hak setiap warga negara. Hak ya bukan kewajiban. Kita pisahkan hal itu antara menunaikan haknya atau tidak menunaikan haknya itu adalah hak di setiap warga negara, itu juga pilihan," ujarnya.
Sebelumnya, ratusan warga yang tinggal di perbatasan Banyuasin-Palembang menggelar unjuk rasa. Mereka menolak keputusan Mendagri terkait ketentuan batas wilayah yang mengharuskan mereka jadi warga Banyuasin.
Dalam aksinya, warga mengancam tidak akan memilih pada Pemilu 2024 mendatang jika tuntutan mereka tidak dikabulkan.
"Jangan diklaim kami menjadi Banyuasin, kami warga Palembang. Kami tidak mau menjadi warga Banyuasin, kami tetap menjadi warga Kota Palembang. Kami bersatu memohon, dengan suara 3 ribu nanti pak, apabila bapak tidak mengklaim kami sebagai warga Kota Palembang kami tidak akan memilih. Bayangkan rugi dikit Bapak melepaskan yang banyak," kata ketua Srikandi FM-TSPPAB Yanti, Minggu (4/6/2023).
(des/des)
