.webp)
Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Sumatera Selatan mencatat ada 12 daerah yang telah menetapkan status siaga darurat kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Penetapan status itu karena meningkatnya titik panas di wilayah tersebut.
Adapun wilayah yang telah menetapkan karhutla yakni, Ogan Komering Ilir (OKI), Ogan Ilir (OI), Ogan Komering Ulu (OKU), Ogan Komering Ulu (OKU) Timur, Baturaja, Muara Enim.
Kemudian, Musi Banyuasian (Muba), Musi Rawas (Mura), Musi Rawas Utara (Muratara), PALI, Lahat, dan Ogan Komering Ulu (OKU) Selatan.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Kepala BPBD Sumsel Iriansyah mengatakan, daerah yang sudah rawan karhutla ini sudah menetapkan status siaga. Bahkan, kata dia, gubernur juga sudah menetapkan status siaga karhutla dan membentuk satuan tugas posko yang dipimpin Danrem.
"Di Provinsi Sumsel ada 12 kabupaten yang rawan karhutla yang paling banyak Mura dan Muratara," katanya usai ditemui pemusnahan arsip di Kantor Kearsiapan Sumsel, Selasa (30/5/2023).
Iriansyah mengungkapkan, untuk daerah lain belum terlalu rawan, tapi akan meningkat di bulan Juli hingga September. Saat ini, kata dia, BPBD Sumsel telah bersiaga agar tidak terjadi karhutla.
"OKI, Muba, Banyuasin, ini nanti trennya akan meningkat di bulan Juli, Agustus, September dan mudah-mudahan kita monitor terus sehingga bisa dijaga dan dipadamkan," ungkapnya.
Untuk jumlah titik hotspot di Sumsel, kata Iriansyah, dari Januari hingga Mei ada 680 titik hasil monitoring dari satelit delapan dan patroli udara dan darat.
"Hasilnya informasi inilah untuk dilakukan pemadaman dini dan pemadaman udara. Pemadaman karhutla melalui udara sudah jalan, dan didukung BNPB dengan 4 helikpoter, 2 pesawat heli water bonding, 1 pesawat pixwing, dan 1 pesawat heli patroli," jelasnya.
Sementara itu, Kabid Penanganan Kedaruratan Badan Penanggulangan Bencana Sumsel, Ansori menambahkan, 12 daerah tersebut menetapkan status darurat karhutla karena memang terjadi kebakaran. Sedangkan daerah lain tidak ada.
"Hanya ini (12) daerah yang rawan karhutla," ujarnya.
Untuk jumlah lahan yang terbakar, Ansori mengatakan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia (KLHK) yang akan mengeluarkan data.
"Nanti KLHK yang keluarkan (data) berdasarkan hasil foto satelit," ungkapnya.
(nkm/nkm)
