.webp)
Fraksi Golkar dan Fraksi PKS DPRD Sulawesi Selatan (Sulsel) akan mengkaji rencana menggulirkan interpelasi Gubernur Andi Sudirman Sulaiman (ASS). Wacana interpelasi ini mencuat gegara vaksin keluarga menjadi syarat pencairan tambahan penghasilan pegawai (TPP) sehingga dinilai merugikan ASN.
"Kalau tidak mau bergeser (kebijakan gubernur ASS) kita bicarakan di sini (kaji soal interpelasi). Yang pasti bahwa Ketua DPRD (Andi Ina Kartika) sudah menyurat ke gubernur menyampaikan permasalahan ini," ungkap Ketua Fraksi Partai Golkar Hatta Marakarma kepada detikSulsel, Sabtu (18/6/2022).
Hatta menegaskan DPRD punya hak interpelasi atau hak meminta keterangan kepada eksekutif terkait kebijakan yang diambil. Termasuk bisa menanyakan kebijakan syarat wajib vaksin bagi keluarga ASN untuk pencairan TPP. Menurut Hatta, kebijakan ini hanya menimbulkan permasalahan baru.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Nanti kita akan bicarakan di fraksi (soal interpelasi). Tidak serta merta juga saya sebagai ketua fraksi yang putuskan," bebernya.
Wakil Ketua DPRD Sulsel dari Fraksi PKS Muzayyin Arif menyebutkan soal rencana menggulirkan hak interpelasi ini masih akan dibicarakan di internal fraksi. Wacana menggulirkan interpelasi ini ramai seiring kebijakan Gubernur ASS mewajibkan keluarga ASN untuk vaksin dan ASN wajib booster untuk syarat pencairan TPP.
"Masih akan dibicarakan di internal. Saya belum kordinasi ke fraksi soal ini (interpelasi)," jelasnya.
Muzayyin menilai kebijakan untuk mewajibkan vaksin booster agar TPP bisa dicairkan terlalu berlebihan. Sehingga pihaknya menilai persyaratan ini terlalu dipaksakan.
"Seharusnya aturan ini tidak dipaksakan. Apalagi mewajibkan ASN dan keluarga untuk vaksin," tuturnya.
Diberitakan sebelumnya, wacana untuk menggulirkan hak interpelasi kepada Gubernur Sulawesi Selatan (Sulsel) Andi Sudirman Sulaiman (ASS) di DPRD Sulsel mencuat. Wacana itu setelah Pemprov Sulsel mewajibkan vaksin keluarga sebagai syarat ASN bisa melakukan pencairan tambahan penghasilan pegawai (TPP).
"Jangan sampai anggota DPRD menggunakan dia punya hak (gegara aturan TPP ASN). Bisa hak interpelasikan," ungkap Ketua Komisi A DPRD Sulsel Selle KS Dalle kepada detikSulsel, Kamis (16/6).
Selle mengungkapkan TPP di sejumlah OPD belum dicairkan lantaran persyaratan keluarga ASN juga wajib vaksin. Banyak ASN tidak mampu memenuhi persyaratan tersebut.
"Pak gub (ASS) mesti memahami ini keluarga ASN (wajib vaksin). Dan kalau sudah lembaga (DPRD Sulsel) yang bersikap, mestinya pak gubernur memperhatikan," tukasnya.
(tau/nvl)
