Sidang etik Ketua DPRD Kabupaten Bone Andi Tenri Walinonong yang diduga menganiaya staf PPPK Paruh Waktu, Yuli Nofita Sari (29) sudah tuntas. Tapi hasilnya masih jadi tanda tanya.
Kasus ini bermula dari insiden di kantin Gedung DPRD Bone, Jalan Reformasi, Kecamatan Tanete Riattang Barat, Rabu (22/7) sekitar pukul 14.30 Wita. Perselisihan diduga dipicu kesalahpahaman soal penyediaan kue untuk dua orang tamu Ketua DPRD Bone.
Menurut pengakuan Yuli, wajahnya dilumuri kue, tubuhnya disiram air mineral, dan dirinya dilempari botol sambal. Yuli kemudian melaporkan dugaan penganiayaan itu ke Polres Bone, sekaligus mengadukan Andi Tenri ke Badan Kehormatan (BK) DPRD Bone atas dugaan pelanggaran kode etik.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Sementara itu, Andi Tenri membantah melakukan penganiayaan maupun melempar benda ke arah Yuli. Ia menyatakan kue dilemparkan ke lantai karena kesal, bukan diarahkan kepada stafnya.
Sidang Etik Ketua DPRD Bone Sempat Ditunda
Di jalur etik, BK DPRD Bone sudah memeriksa kedua belah pihak. Yuli diperiksa dalam sidang tertutup pada Rabu (30/9) bersama tim kuasa hukumnya. Kemudian Andi Tenri menjalani pemeriksaan pada Rabu (14/10).
Anggota BK DPRD Bone Andi Adhar mengatakan sidang terkait perkara tersebut sempat berjalan alot pada Selasa (17/11) sore. Sidang tersebut sampai diputuskan ditunda dan baru dituntaskan pada Rabu (18/11).
"Tentu dalam rapat sedikit diulas dari awal diterima aduan sampai registrasi pengadu, teradu, melakukan persidangan, dan bahkan mendengarkan pendapat ahli sekaitan putusan yang mau diambil. Kondisi itu sampai magrib, makanya dilakukan skorsing untuk dilanjutkan besok (hari ini)," kata Adhar kepada detikSulsel, Rabu (18/11/2026).
Dia menjelaskan, penundaan sidang memang tidak masalah. Apalagi batas waktu siding pembahasan hingga putusan dugaan pelanggaran etik tersebut sampai batas waktu 18 November 2026.
"Karena kita diberi tenggang waktu tata beracara batas akhir 60 akhir batas keputusan. Tanggal 18 November memang batas akhir untuk memutuskan laporan tersebut," jelasnya.
Adhar memastikan, penundaan sidang bukan karena ada tekanan apapun. Hanya untuk menyegarkan semua pikiran Anggota BK dalam mengambil putusan.
"Tidak ada (tekanan). Tidak ada hal politis, hanya agar lebih fresh berpikir, dan kredibel, dan berkesesuaian fakta persidangan. Makanya diskors rapat kemarin dan diputuskan hari ini," tegasnya.
BK Bisa Rekomendasikan Pemecatan
Sidang putusan dugaan pelanggaran etik Andi Tenri yang digelar secara tertutup akhirnya tuntas pada Rabu (18/11). Kendati begitu, hasil keputusan dari sidang etik tersebut baru akan diumumkan dalam rapat paripurna DPRD Bone yang jadwalnya belum ditentukan.
"Berdasarkan fakta persidangan, sudah jelas ini barang sebenarnya. Cuman itu tadi saya (keputusan dugaan) melanggar etik diumumkan sebelum paripurna," kata Adhar.
Adhar menuturkan, BK sudah menyiapkan empat opsi sanksi terhadap Andi Tenri. Sanksi tersebut masih alternatif dan akan diberikan kepada Andi Tenri jika nantinya diumumkan terbukti melanggar kode etik.
Empat opsi sanksi itu, yakni teguran lisan, teguran tertulis, rekomendasi pemberhentian dari jabatan sebagai pimpinan alat kelengkapan dewan, hingga pemberhentian sebagai Anggota DPRD.
"Ketika terbukti melanggar kode etik harus ada sanksi dong. Jadi itu ketika terbukti melanggar kode etik, ada 4 opsi pilihan tata beracara," ucap Adhar.
Adhar berharap rapat paripurna terkait pengumuman hasil sidang BK bisa digelar dalam waktu dekat. Batas waktunya maksimal 10 hari setelah sidang putusan BK.
"Hasil keputusan itu bukan kesepakatan, dan akan diumumkan di paripurna. Lima hari disodorkan untuk dijadwalkan ke Bamus, dan diberi lagi waktu lima hari untuk diparipurnakan. Paling lambat 10 hari," katanya.
"Kalau BK berharap sesegara mungkin agar tidak menjadi bias lagi di masyarakat. Bisa saja Senin depan, kalau Bamus sudah menjadwalkan," sambung Adhar.
Simak Video "Video: Eks Kapolres Bima Jalanin Sidang Etik Polri Terkait Kasus Narkoba"
[Gambas:Video 20detik] (hsr/hsr)
