.webp)
Wakil Bupati Bone Andi Akmal Pasluddin melakukan audiensi dengan Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli. Dia meminta agar status Balai Latihan Kerja (BLK) Bone dikembalikan ke naungan Balai Makassar, termasuk bantuan padat karya.
"Kami audiens dengan Pak Menteri Ketenagakerjaan menyampaikan beberapa hal. Diantaranya status BLK Bone untuk kembali di bawah naungan Balai Makassar, bantuan padat karya, dan bantuan pelatihan," ujar Andi Akmal dalam keterangannya, Senin (27/7/2026).
Audiensi itu dilakukan di Kantor Kementerian Ketenagakerjaan, Jakarta, Senin (27/7) siang yang diterima langsung oleh Menteri Ketenagakerjaan. Dalam pertemuan itu, Wakil Bupati Bone didampingi Kepala Dinas Ketenagakerjaan Bone Faidah dan Anggota DPRD Bone AM Alvin Perdana Putra.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Andi Akmal menyampaikan persoalan sekaligus potensi daerah yang membutuhkan dukungan pemerintah pusat, khususnya dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia dan perluasan kesempatan kerja. Apalagi peningkatan kompetensi tenaga kerja menjadi salah satu prioritas Pemkab Bone.
"Peningkatan kompetensi tenaga kerja menjadi prioritas kami pemerintah. Karena itu, dukungan Kementerian Ketenagakerjaan sangat diharapkan, baik melalui program pelatihan berbasis kompetensi, sertifikasi tenaga kerja, maupun penguatan Balai Latihan Kerja," katanya.
Dia menyampaikan, Pemerintah Kabupaten Bone juga mendorong pengembangan program penempatan tenaga kerja, peningkatan hubungan industrial yang harmonis. Kemudian pemberdayaan tenaga kerja lokal agar mampu bersaing di tingkat nasional maupun internasional.
"Kami berharap audiensi ini dapat ditindaklanjuti melalui kerja sama yang lebih konkret, termasuk peluang hadirnya berbagai program strategis Kementerian Ketenagakerjaan di Kabupaten Bone. Hal ini juga untuk meningkatkan kualitas dan daya saing tenaga kerja daerah," jelasnya.
Sementara itu, Menteri Ketenagakerjaan, Yassierli menyambut baik kunjungan Pemerintah Kabupaten Bone. Selain itu, dia memberikan apresiasi atas komitmen daerah dalam memperkuat sektor ketenagakerjaan sebagai salah satu pilar pembangunan ekonomi.
"Sinergi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah menjadi kunci dalam menghadapi tantangan dunia kerja yang terus berkembang. Sehingga berbagai program ketenagakerjaan dapat berjalan lebih efektif dan tepat sasaran," ucapnya.
