.webp)
Sejumlah warga Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan mengumpulkan logistik untuk persiapan aksi demonstrasi besar-besaran menolak kenaikan tarif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2). Sudah ada 15 lembaga yang bergabung dalam gerakan tersebut.
Aksi itu merupakan gabungan dari Aliansi Rakyat Bone Bersatu menolak kenaikan PBB-P2. Mereka mengumpulkan logistik di Taman Masjid Al Markaz Al Marif, perempatan Jalan Ahmad Yani-Hos Cokro, Kelurahan Macanang, Kecamatan Tanete Riattang Barat, Kabupaten Bone.
Salah satu perwakilan Aliansi Rakyat Bone Bersatu yang juga Ketua PC Sapma PP Bone Taufiqurrahman mengatakan, pengumpulan logistik sudah berlangsung sejak Jumat (15/8). Mereka menerima logistik berupa air minum atau makanan.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Untuk donasi hanya bentuk logistik seperti air minum atau makanan. Sudah ada beberapa masyarakat yang memberikan sumbangsihnya," kata Taufiqurrahman kepada detikSulsel, Sabtu (16/8/2025).
Dia menyampaikan, aksi lanjutan ini merupakan protes terhadap sikap pemerintah yang membebani masyarakat dengan menaikkan pajak. Saat ini sudah ada 15 lembaga yang bergabung.
"Kurang lebih sudah 15 lembaga mulai dari organisasi kepemudaan nasional, lokal, dan komunitas yang bergabung, dan itu masih berpotensi bertambah. Karena estimasi massa yang akan diturunkan sekitar 1.000 orang," sebutnya.
Dia menambahkan, jadwal aksi masih akan dilakukan konsolidasi dengan para perwakilan lembaga lain. Dia memastikan aksi ini diperkirakan setelah perayaan HUT Kemerdekaan RI.
"Jadwalnya masih akan dibicarakan dengan teman-teman lain. Tetapi kami target setelah 17 Agustus," jelasnya.
Hal senada disampaikan oleh Ketua Cabang PMII Bone Zulkifli. Pihaknya akan bergabung juga dalam gerakan Aliansi Rakyat Bone Bersatu.
"Kami gabung dalam aksi itu. Kami sudah turun ke jalan untuk menyampaikan aspirasi rakyat dan DPRD telah berjanji akan melaksanakan RDPU terkait PBB-P2. Kami beri waktu 2x24 jam, jika tidak ada tindak lanjut, kami akan menggelar aksi lanjutan yang lebih besar," ucapnya.
"PMII Cabang Bone menilai bahwa RDPU merupakan ruang strategis untuk membuka dialog antara DPRD, pemerintah daerah, dan elemen masyarakat agar kebijakan pajak ini tidak merugikan rakyat kecil. Mereka juga mendesak agar hasil RDPU nantinya bersifat transparan dan berpihak kepada kepentingan publik," sambung Zulkifli.
Sementara itu, Ketua Umum HMI Cabang Bone Andi Miftahul Amri menyoroti kenaikan PBB-P2 tanpa proses yang jelas. Kebijakan ini dinilai menyengsarakan masyarakat.
"Kami menilai tidak ada kajian komprehensif, tidak ada transparansi data, dan minim sosialisasi ke masyarakat. Kebijakan ini jelas mencederai rasa keadilan sosial dan menyusahkan warga," bebernya.
Sebelumnya diberitakan, Panitia Khusus (Pansus) DPRD Kabupaten Bone menyetujui Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025-2029. Namun pihaknya memberikan catatan dalam RPJMD tidak tercantum kenaikan PBB-P2.
Koordinator Pansus DPRD Bone Irwandi Burhan mengatakan, persetujuan RPJMD itu digelar dalam rapat di kantor DPRD Bone, Kamis (14/8) malam. RPJMD Bone 2025-2029 itu selanjutnya akan disepakati dalam sidang paripurna DPRD Bone.
"Tidak ada anggota pansus yang setuju dengan kenaikan PBB-P2 dan kemarin itu kan pembahasan RPJMD bukan pembahasan PBB-P2 secara teknis. Untuk rancangan RPJMD telah disetujui di pansus dan akan dilanjutkan paripurna," ujar Irwandi kepada detikSulsel, Jumat (15/8).
(asm/ata)
