.webp)
Wakil Bupati Bone Andi Akmal Pasluddin akhirnya menemui massa Aliansi Pemuda dan Mahasiswa Bone yang berunjuk rasa menolak kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2). Massa aksi sempat terlibat aksi saling dorong dengan aparat yang berjaga.
Andi Akmal menemui massa pada pukul 19.51 Wita, Kamis (14/8). Dia didampingi Kapolres Bone AKBP Sugeng Setio Budhi, dan Dandim 1407/Bone Letkol Inf Laode Muhammad Idrus.
Dalam kesempatan tersebut, Andi Akmal menegaskan bahwa tidak ada kenaikan PBB-P2. Dia menyebut yang mengalami kenaikan hanya nilai jual objek pajak (NJOP).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Saya pastikan tidak ada kenaikan PBB-P2. Jangan terprovokasi, yang ada hanya kenaikan NJOP yang tentunya ada penyesuaian kenaikan," kata Andi Akmal.
Dia menjelaskan kenaikan NJOP merupakan saran dari KPK dan BPN Bone terkait zona nilai tanah (ZNT). Dia kembali menegaskan bahwa kenaikan PBB hingga 300% itu tidak benar.
"Kenaikan NJOP ini merupakan saran dari KPK, dan BPN. Kalau kenaikan hingga 300% itu tidak ada, hoaks," sebutnya.
"Kita mempunyai utang Rp 300 miliar warisan pemerintah sebelumnya. Kita saat ini defisit anggaran," sambung Andi Akmal.
 Warga di Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan (Sulsel) kembali melakukan aksi demonstrasi menolak kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2). (Agung Pramono/detikSulsel) |
Sebelumnya diberitakan, massa Aliansi Pemuda dan Mahasiswa Bone itu melakukan demonstrasi di Kantor Bupati Bone, Kamis (14/8) sekitar pukul 16.00 Wita. Massa awalnya membakar ban bekas dan gantian berorasi di depan kantor Bupati Bone.
Namun Bupati Bone Andi Asman Sulaiman tak kunjung menemui massa. Mereka kemudian memaksa masuk untuk menduduki kantor Bupati Bone pada pukul 16.23 Wita. Akibatnya terjadi aksi saling dorong antara massa dan aparat yang berjaga.
Jenderal Lapangan Taufiqurrahman mengatakan, awalnya perwakilan Pemkab Bone menjanjikan akan menghadirkan Bupati atau Wakil Bupati Bone. Namun, selama 30 menit menunggu tidak ada satupun yang datang menemui massa.
"Kami massa merasa dipermainkan sehingga memaksa masuk ke kantor Bupati Bone. Kami ingin masuk menduduki kantor bupati namun diadang dan dipaksa mundur oleh polisi dan Satpol PP," kata Taufiqurrahman kepada wartawan, Kamis (14/8).
(hsr/hsr)
