.webp)
Bantuan alat dan mesin pertanian (Alsintan) untuk petani milenial atau Brigade Malomoe di Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan (Sulsel), disita kepala desa (kades) dan Babinsa Desa Labongnge. Alsintan itu disita lantaran Brigade Malomoe tidak melengkapi berkas yang diperlukan.
Manager Brigade Malomoe Desa Labongnge, Irfan Gunawan awalnya menyoroti penyitaan Alsintan tersebut. Dia mengatakan alsintan itu merupakan bantuan dari Kementerian Pertanian untuk kelompoknya.
"Kami anggota Brigade terima bantuan dari Kementerian Pertanian. Tetapi Pak Desa yang ambil, dan pas kami minta ditarik oleh Babinsa Desa Labongnge," ujar Irfan Gunawan kepada detikSulsel, Senin (7/4/2025).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Irfan mengungkapkan bantuan tersebut terdiri dari mesin traktor hingga rotavator. Bantuan tersebut diserahkan secara bertahap, traktor roda 4 diterima pada 12 Februari 2025 di Kecamatan Kajuara.
"Itu program pemerintah untuk bantuan alsintan. Kami penerima traktor roda 4, traktor roda 2, rotavator, transplanter atau mesin tanam padi," katanya.
Dia menuturkan setelah proses penyerahan, Kepala Desa Labongnge, Jumriadi kemudian meminta alsintan itu disimpan di rumahnya. Saat itu, Jumriadi berdalih alsintan bisa diambil jika ingin digunakan oleh anggota Brigade.
"Pak Bupati yang serahkan ke kami. Setelah diserahkan kami bawa langsung ke Desa Labongnge, Kecamatan Cenrana. Pas itu hari juga Pak Desa minta dibawa ke depan rumahnya," bebernya.
"Pak Desa bilang saya orang tua mu, bawa mi dulu ke rumah untuk syukuran. Kalau mau dipakai pergi ambil ki," sambung Irfan.
Anggota Brigade Malomoe kemudian datang ke kepala desa untuk mengambil Alsintan tersebut pada 13 Februari karena ingin digunakan. Namun kepala desa justru tidak memberikan.
"Pak Desa tidak berikan. Dia bilang dilarang dulu sama Babinsa Desa Labongnge karena ditunggu semua alat keluar," jelasnya.
Brigade Malomoe Tak Lengkapi Berkas
Kepala Desa Labongnge Jumriadi mengatakan, Brigade Malomoe dibentuk oleh desa dan diawasi langsung kepala desa. Dia menuturkan bantuan tersebut diamankan karena Brigade Malomoe ingin jalan sendiri.
"Brigade mau jalan sendiri. Mereka tidak mau awasi, makanya Danramil mengambil tindakan tolong dulu alatnya diamankan karena Brigade Malomoe tidak ada berkas yang disuruhkan," ucapnya.
Jumriadi menyebut Brigade Malomoe tidak mau mendengarkan arahan dari pihak desa. Alsintan itu pun diamankan di Koramil Cenrana untuk sementara hingga berkas yang diperlukan dilengkapi.
"Ini anak Brigade (Malomoe) tidak mau mendengarkan arahan. Kan otomatis kalau ada masalah, kami di desa yang bertanggung jawab apakah di sistem pembagiannya. Dan alatnya itu ada sekarang di Koramil (Cenrana)," urainya.
Simak selengkapnya di halaman berikutnya...
Danramil Cenrana Lettu Inf Andi Aryanto menegaskan bahwa Alsintan itu hanya diamankan. Dia menyebut sudah ada kesepakatan agar Brigade Malomoe melengkapi dokumen yang dipersyaratkan.
"Bukan ditarik, hanya diamankan. Itu kan sudah sepakat kita dengan desa untuk dilengkapi berkas-berkasnya semua mulai kontrak kerja, lahan, termasuk kesanggupan untuk melaksanakan IP (indeks pertanaman) sebagai peningkatan produk dan mereka tidak siapkan," ujar Aryanto kepada detikSulsel, Senin (7/4).
Dia mengatakan, pihaknya sudah mengumpulkan para kelompok brigade Desa Labongnge, BPP Pertanian Cenrana, dan pemerintah Desa Labongnge untuk memberikan arahan. Hanya saja Brigade Malomoe langsung mau mengambil alsintan di rumah kepala desa.
"Saya kumpulkan itu di kantor desa, dan berikan arahan. Dia (Brigade Malomoe) langsung tiba-tiba ambil di rumahnya Pak Desa, padahal Pak Desa tidak ada," katanya.
"Itu kan mau dicek semua sebelum beroperasi. Dia mau samakan waktu pembagian Alsintan di tahun sebelumnya. Makanya saya bilang jangan samakan dengan zaman Jokowi dengan sekarang," sambung Aryanto.
Dia mengungkapkan saat ini sudah ada Memorandum of Understanding (MoU) terkait penggunaan Alsintan. Sementara saat ini semua Alsintan tanpa sepengetahuan oleh Kepala Desa dan Babinsa akan ditarik.
"Dulu tidak ada MoU, sekarang sudah ada MoU. Semua Alsintan yang ada di desa tanpa sepengetahuan Desa dan Babinsa pasti akan semua ditarik," bebernya.
Aryanto menambahkan, saat ini anggaran dana desa (ADD) sebanyak 20 persen untuk jalan tani dialihkan untuk ketahanan pangan. Sementara untuk kontrak harus disiapkan oleh anggota Brigade.
"Itu kontrak dibuat oleh anggota brigade. Kontrak garap selama 5 tahun, dan sama sekali belum ada dibuat oleh Brigade Malomoe, karena kalau sampai diaudit dan bermasalah jadi pidana itu. Yang jelas Alsintan itu milik pemerintah, dan sewaktu-waktu bisa dievaluasi," tegasnya.
Simak Video "Video Wamentan Bicara Petani Berkurang hingga Program Petani Milenial"
[Gambas:Video 20detik]
(hsr/hsr)
