.webp)
Pemkab Bone, Sulawesi Selatan (Sulsel) menegaskan melarang organisasi perangkat daerah (OPD) membuat kegiatan di luar daerah imbas efisiensi anggaran. Wakil Bupati Bone Andi Akmal Pasluddin mengatakan segala program dan kegiatan OPD akan diawasi secara ketat.
"Terkait ini efisiensi anggaran semua OPD sudah dilarang berkegiatan di luar Bone. Jangankan kegiatan di luar daerah, perjalanan ke Makassar Pak Bupati pun perketat, yang tidak mendesak, dan tidak ada kaitannya yang menghasilkan dengan Bone perizinannya harus bupati, wabup, dan sekda," tegas Andi Akmal kepada detikSulsel, Senin (10/3/2025).
Andi Akmal mengatakan, semua kegiatan harus dikemas dalam bentuk sederhana. Anggaran yang ada harus diarahkan untuk program kegiatan yang menyejahterakan masyarakat.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Sekarang kegiatan itu basisnya dibuat sederhana dan tidak perlu buat biaya yang besar. Penghematannya itu digunakan perbaikan jalanan, dan irigasi, jadi menyentuh masyarakat," katanya.
"Dengan begitu anggaran APBD berpihak ke rakyat, bukan untuk kita pejabat. Ini bukti Pak Bupati Andi Asman dengan saya punya komitmen untuk membawa Bone lebih baik ke depannya," sambung Andi Akmal.
Dia menegaskan, kondisi keuangan di APBD Bone tidak sehat apalagi pendapatan asli daerah (PAD) banyak yang bocor. Andi Akmal mengakui 89% APBD Bone justru ditopang dari APBN, sementara PAD hanya Rp 300 miliar.
"Saya sudah melihat semuanya APBD kita kurang sehat, dan kita harus menyehatkan APBD kita dengan cara harus penghematan, refocusing. Kita juga harus tegas tidak boleh ada kebocoran PAD lagi di Dishub, di Bapenda seperti PBB, IMB, pajak pasir, kontraktor juga banyak tidak bayar pajak penggunaan pasir, reklame, rumah makan, hotel. Kalau tidak digenjot dari mana kita mau bangun Bone," tegasnya.
Anggaran Fokus Infrastruktur
Andi Akmal menambahkan, Pemkab Bone ke depannya akan memfokuskan untuk pembangunan infrastruktur. Dia menargetkan akan melakukan perbaikan jalan 100 kilometer setiap tahunnya.
"Kita fokus untuk infrastruktur. Kita menganggarkan infrastruktur cukup besar, ini kami lagi finalisasi, karena kami berharap minimal 100 kilometer perbaikan jalan dan jembatan yang membutuhkan anggaran Rp 350 miliar hingga Rp 450 miliar setiap tahunnya," sebutnya.
Dia mengutarakan, anggaran Pemkab Bone telah dipangkas dari pemerintah pusat sebanyak Rp 135 miliar. Untuk menutupi anggaran yang telah dipangkas dan melakukan perbaikan jalan pihaknya juga akan melakukan pemotongan anggaran perjalanan dinas dan makan minum.
"Rp 135 miliar kita itu dipotong anggaran dari pusat, makanya kita harus mencari cara untuk menutupi anggaran yang telah dipangkas itu. Kita akan melakukan pemotongan dari perjalanan dinas, makan minum kira-kira 100-an miliar itu," bebernya.
Meski dilakukan pemotongan anggaran, Andi Akmal mengaku kondisi ini tidak akan berdampak kepada kesejahteraan pegawai. Hanya saja dia tetap berharap ada bantuan dari pemerintah pusat dan provinsi.
"Tidak mungkin kami potong gaji pegawai, dan TPP, karena itu belanja wajib semua. Kami berharap dari APBD kita yang sudah direfocusing ditambah anggaran provinsi dan pusat untuk pembangunan infrastruktur ke depan," ungkapnya.
(sar/ata)
