Desakan DPRD-DPD RI Agar Pemekaran Kabupaten Bone Selatan Kembali Diurus

Bone -

Desakan agar pemekaran Kabupaten Bone Selatan di Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan (Sulsel), kembali bergaung. DPRD Bone, kepala desa (kades), hingga DPD RI meminta moratorium daerah otonomi baru (DOB) Bone Selatan dicabut sehingga administrasinya bisa segera dilanjutkan.

Anggota DPRD Bone bersama 8 kepala desa dari wilayah Bone Selatan telah bertemu DPD RI untuk membahas moratorium Bone Selatan pada Jumat (17/1). Mereka mendesak pemerintah pusat mencabut moratorium Bone Selatan karena administrasinya sudah siap.

"Kendalanya pemekaran untuk Bone Selatan ada moratorium. Makanya kita minta dicabut moratorium itu, karena seluruh administrasi sudah siap dari dulu," ujar Ketua Komisi 1 DPRD Bone Rismono Sarlim kepada detikSulsel, Jumat (17/1/2025).

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Rismono menuturkan, desakan ini muncul setelah dilakukan rapat dengar pendapat (RDP) bersama para kepala desa. Para kepala desa meminta agar aspirasi ini bisa dibawa ke pemerintah pusat.

"Kemarin waktu RDP dengan kades, ada yang mempertanyakan bagaimana status pemekaran Bone Selatan. Kami tentu tidak bisa putuskan, dan menyampaikan akan menindaklanjuti ini dengan dibawa aspirasi ke Komite 1 DPD RI," katanya.

"Alhamdulillah kita langsung diterima oleh Ketua Komite 1 dan wakilnya. Menurut mereka Bone Selatan memenuhi syarat DOB, dan tentu ini akan ditindaklanjuti juga ke Komisi II DPR RI," sambung Rismono.

Rismono mengungkapkan DPD RI rupanya sudah membicarakan terkait pemekaran di beberapa wilayah. Dia menyebut rencana itu kini sisa menunggu persetujuan keuangan ari Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

"Ternyata mereka (DPD RI) sudah membicarakan dengan Kemendagri bahwa memang ada rencana mencabut moratorium. Sisa menunggu persetujuan terkait keuangan dari Menkeu," jelasnya.

Sebagai informasi, Kabupaten Bone saat ini memiliki 27 kecamatan dan 372 desa/kelurahan. Dengan daerah yang cukup luas tersebut, masyarakat di Bone bagian selatan kesulitan mengakses layanan publik yang terpusat di Watampone.

DPD RI Sudah Rapat Bareng Kemendagri

Sementara itu, senator asal Sulsel, Andi Abd Waris Halid mengatakan DPD RI sudah menggelar rapat bersama Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk membahas pencabutan moratorium DOB Kabupaten Bone Selatan. Kemendagri disebut sudah menyetujui, dan sisa menunggu proses di Kemenkeu hingga Presiden.

"Sebenarnya itu pemekaran Bone Selatan tidak ada kendala, cuma hanya persoalan moratorium. Insyaallah kalau moratorium sudah dicabut pasti diusulkan untuk pemekaran Bone Selatan," kata Abd Waris kepada detikSulsel, Sabtu (18/1).

"Komite 1 DPD sudah rapat kerja dengan Kemendagri untuk mencabut moratorium. Pada prinsipnya moratorium sudah disetujui untuk pencabutan dari Kemendagri, hanya saling terkait dengan Kemenkeu," imbuh Waris.

Simak selengkapnya di halaman selanjutnya.

Pemekaran Bone Selatan Sudah Penuhi Syarat

Waris menjelaskan bahwa Bone Selatan perlu dimekarkan agar tidak mempersulit masyarakat dalam mengakses layanan publik. Sebab secara geografis dan administrasi semua sudah memenuhi syarat untuk pembentukan DOB.

"Orang di Selatan sangat menderita untuk mengurus pelayanan publik, makanya harus ada pemerintah di Bone Selatan. Saya berharap selaku senator asal Sulsel supaya pemekaran Bone Selatan bisa terwujud secepatnya," jelas Wakil Ketua Komisi 2 DPD RI itu.

Selain itu, dia juga mengaku sudah mengusulkan pencabutan moratorium kepada Presiden Prabowo Subianto. Menurutnya, DOB Bone Selatan bukan lagi keinginan melainkan sudah menjadi kebutuhan.

"DPD sudah meminta ke Bapak Presiden untuk mencabut moratorium DOB (Daerah Otonomi Baru). Kita harus perjuangkan, sebab bukan lagi hanya keinginan, pemekaran Bone Selatan sudah menjadi kebutuhan," ujarnya.