.webp)
Senator asal Sulawesi Selatan (Sulsel) Andi Abd Waris Halid mengatakan DPD RI sudah menggelar rapat bersama Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk membahas pencabutan moratorium daerah otonomi baru (DOB) Kabupaten Bone Selatan. Kemendagri disebut sudah menyetujui, dan sisa menunggu proses di Kementerian Keuangan (Kemenkeu) hingga Presiden.
"Sebenarnya itu pemekaran Bone Selatan tidak ada kendala, cuma hanya persoalan moratorium. Insyaallah kalau moratorium sudah dicabut pasti diusulkan untuk pemekaran Bone Selatan," kata Abd Waris kepada detikSulsel, Selasa (18/1/2025).
"Komite 1 DPD sudah rapat kerja dengan Kemendagri untuk mencabut moratorium. Pada prinsipnya moratorium sudah disetujui untuk pencabutan dari Kemendagri, hanya saling terkait dengan Kemenkeu," imbuh Waris.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Dia menjelaskan bahwa Bone Selatan perlu dimekarkan untuk tidak mempersulit masyarakat dalam mengakses layanan publik. Sebab secara geografis dan administrasi semua sudah memenuhi syarat untuk pembentukan DOB.
"Orang di Selatan sangat menderita untuk mengurus pelayanan publik, makanya harus ada pemerintah di Bone Selatan. Saya berharap selaku senator asal Sulsel supaya pemekaran Bone Selatan bisa terwujud secepatnya," jelas Wakil Ketua Komisi 2 DPD RI itu.
Selain itu, dia juga mengaku sudah mengusulkan pencabutan moratorium kepada Presiden Prabowo Subianto. Menurutnya, DOB Bone Selatan bukan lagi keinginan melainkan sudah menjadi kebutuhan.
"DPD sudah meminta ke Bapak Presiden untuk mencabut moratorium DOB (Daerah Otonomi Baru). Kita harus perjuangkan, sebab bukan lagi hanya keinginan, pemekaran Bone Selatan sudah menjadi kebutuhan," ujarnya.
Sebelumnya diberitakan, DPRD dan para Kades di Kabupaten Bone juga mendesak pemerintah pusat untuk mencabut moratorium terkait DOB Kabupaten Bone Selatan. Administrasi pemekaran Bone Selatan disebut sudah siap.
"Kendalanya pemekaran untuk Bone Selatan ada moratorium. Makanya kita minta dicabut moratorium itu, karena seluruh administrasi sudah siap dari dulu," ujar Ketua Komisi 1 DPRD Bone Rismono Sarlim, Jumat (17/1).
(asm/hmw)
