Status UHC Istimewa di Bone Berakhir Imbas Utang ke BPJS Kesehatan Rp 65 M

Status UHC Istimewa di Bone Berakhir Imbas Utang ke BPJS Kesehatan Rp 65 M

Agung Pramono - detikSulsel
Senin, 09 Des 2024 12:00 WIB
Kantor Bupati Bone
Foto: Kantor Bupati Bone. (Agung Pramono/detikSulsel)
Bone -

Status Universal Health Coverage (UHC) Non-Cut Off atau hak istimewa di Bone, Sulawesi Selatan (Sulsel), kini tidak lagi berlaku alias berakhir. Kondisi ini terjadi imbas Pemkab Bone masih memiliki tunggakan utang ke BPJS Kesehatan sebesar Rp 65 miliar.

"UHC-nya ada tapi statusnya Cut Off, bukan istimewa lagi langsung aktif. Kalau sebelum ini UHC Non-Cut Off, didaftar langsung aktif," kata Sekretaris Dinas Kesehatan (Dinkes) Bone drg Yusuf Tolo kepada detikSulsel, Senin (9/12/2024).

Yusuf mengatakan, program jaminan kesehatan tersebut sedianya sudah dianggarkan di APBD 2024. Namun Pemkab Bone baru bisa membayar iuran ke BPJS Kesehatan 5 bulan.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Tahun 2024 kita siapkan anggaran Rp 112 miliar untuk UHC. Selama tahun anggaran 2024 baru dibayar 5 bulan, dan kita punya tunggakan Rp 65 miliar," tuturnya.

Dia menjelaskan, status UHC Non-Cut Off yang tidak lagi aktif membuat pelayanan pendaftaran kepesertaan BPJS membutuhkan waktu lama. Layanan kesehatan tidak akan langsung aktif.

ADVERTISEMENT

Sementara pada saat UHC di Bone masih berstatus Non-Cut Off peserta baru didaftarkan pemerintah daerah langsung bisa aktif pada hari itu. Warga tidak harus menunggu satu bulan kemudian agar BPJS bisa aktif.

"Sekarang kalau warga Bone didaftarkan oleh pemerintah sebagai peserta BPJS melalui program UHC, maka tidak langsung aktif. Tetapi harus menunggu bulan berikutnya bisa diaktifkan," papar Yusuf.

Sementara itu, Pj Sekda Bone Andi Fajaruddin mengakui, Pemkab Bone memiliki banyak utang tahun ini. Salah satu utang terbesar dari BPJS Kesehatan.

"Utang yang paling banyak diantaranya BPJS Rp 65 miliar. Itu bantuan keuangan untuk kesehatan tidak ada cair sampai sekarang dari Pemprov Sulsel," ucap Fajaruddin.

Fajaruddin berdalih sedianya Pemkab Bone dan Pemprov Sulsel telah sepakat untuk pembayaran jaminan kesehatan nasional (JKN). Program kesehatan di Bone diharapkan disubsidi dari Pemprov Sulsel sebesar 40%.

"Kan ada MoU itu dibentuk dulu dalam pelaksanaan JKN, dalam MoU itu ada pembagian, 40 persen provinsi, 60 persen kabupaten. Provinsi ini yang tidak ada sampai sekarang," imbuhnya.

Kepala bagian SDM, Umum, Komunikasi BPJS Kesehatan Bone Mahardika Salam mengatakan berakhir status UHC Non-Cut Off sesuai kesepakatan dengan Pemkab Bone.

"Bukan kami yang cabut, tapi memang sesuai kesepakatan kerja sama dengan Pemda status UHC Non-Cut Off sudah berakhir 30 November 2024. Dengan pertimbangan kemampuan fiskal Pemda Bone," kata Mahardika.




(sar/asm)

Hide Ads