.webp)
DPRD Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan (Sulsel), mengungkap alasan Pemkab Bone tidak membuka formasi tenaga teknis dalam seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) 2024. Pemkab Bone tidak memiliki anggaran dan hanya mengusulkan formasi untuk damkar dan tenaga kesehatan (nakes).
"Tidak buka formasi karena tidak ada anggaran. Formasi yang dibuka hanya damkar dan nakes," ujar Anggota DPRD Bone Andi Muh Idris Rahman kepada detikSulsel, Senin (21/10/2024).
Politisi Partai Golkar itu mengatakan, seluruh keputusan pengangkatan PPPK diatur oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB). Dia berdalih pemerintah daerah hanya mengusulkan saja.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Semua pengangkatan PPPK di pusat. Daerah hanya memohon, dan biasa tidak disetujui, makanya keputusan untuk dua formasi itu diatur pusat," katanya.
Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Bone Khairul Amran berdalih Pemkab Bone sempat mau mengajukan usulan tambahan untuk formasi teknis. Namun pengajuan kuota tambahan itu sudah tidak bisa dilakukan.
"Saat itu Pemkab Bone memang tidak mengusul formasi tenaga teknis. Itu ada jadwal usulan, dan usulannya sudah lewat," ucap Khairul.
Sebelumnya diberitakan, honorer teaga teknis di Kabupaten Bone melakukan aksi protes di Kantor DPRD Bone menuntut agar dibuka formasi bagi tenaga teknis. Mereka mempertanyakan kebijakan Pemkab Bone yang tidak membuka formasi teknis.
"Kita menuntut agar formasi dibuka juga bagi tenaga teknis. Keputusannya kita akan ke Jakarta bersama DPRD Bone, karena aspirasi ini akan dibawa langsung ke MenPAN-RB, dan ada beberapa perwakilan yang akan diikutkan," kata perwakilan honorer tenaga teknis, Andi Muh Akib.
(sar/asm)
