Sejumlah anggota DPRD Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan (Sulsel), asyik melakukan video selfie dalam rapat membahas seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) 2024. Aktivitas legislator tersebut dilakukan saat tenaga teknis berstatus non-ASN mengeluh tidak kebagian formasi dalam rekrutmen PPPK tahun ini.
Peristiwa itu terjadi saat honorer tenaga teknis menyampaikan aspirasinya di ruangan Badan Anggaran (Banggar) DPRD Bone pada Kamis (17/10/2024). Momen anggota DPRD Bone yang melakukan selfie terekam kamera yang videonya viral di media sosial.
Dalam video beredar, pertemuan itu dipimpin Wakil Ketua DPRD Bone Khairul Amran. Dua legislator Bone lainnya, yakni Andi Muh Salam dan Andi Muh Idris Rahman tampak hadir mendengar penyampaian tenaga honorer di dalam ruangan.
Di sela-sela rapat itu, tampak Andi Muh Salam memegang handphone sembari melakukan selfie saat perwakilan tenaga honorer berbicara melalui pengeras suara. Andi Muh Salam yang mengenakan kacamata hitam tampak berpose di depan kamera ponselnya.
Tampak Andi Muh Idris kemudian mengangkat jempolnya saat Andi Muh Salam mengarahkan kamera. Sementara Khairul Amran ikut melambaikan tangan di depan kamera ponsel saat perwakilan tenaga honorer masih berbicara dalam rapat.
Andi Muh Salam membenarkan momen dirinya melakukan selfie dalam pertemuan itu. Pria yang akrab disapa Lilo itu berdalih hanya melakukan video selfie tanpa mengganggu aktivitas pertemuannya dengan tenaga honorer.
"Video itu. Manusiawi ji. Tanpa mengurangi apa yang kita perjuangkan bersama teman-teman honorer," kata Lilo kepada detikSulsel, Minggu (20/10).
Legislator Bone Fraksi NasDem ini enggan menanggapi lebih jauh terkait aktivitasnya tersebut. Dia menilai tenaga honorer saat itu pun tidak mempermasalahkan aktivitasnya yang melakukan selfie.
"Saya rasa itu hal biasa manusiawi ji. Itu bentuk kegembiraan kami bisa menerima aspirasi teman-teman honorer," imbuh Lilo.
Sementara itu, anggota DPRD Bone Andi Muh Idris Rahman memastikan akan mengawal aspirasi tenaga honorer tersebut. Dia mengatakan tenaga teknis berstatus non-ASN itu mempertanyakan nasibnya yang tidak kebagian formasi di seleksi PPPK 2024.
"Ini menjadi atensi kami di DPRD Bone sejak tahun 2022. Kita sudah minta 30 persen untuk tenaga honorer teknis, 30 persen kesehatan, kemudian 30 persen untuk tenaga pendidik, namun pemerintah tidak memperhatikan," ucap Idris.
Legislator Bone Fraksi Golkar ini menuturkan, pihaknya akan membawa aspirasi tenaga non-ASN ke KemenPAN-RB. Dia berharap ada solusi terbaik atas keluhan tenaga teknis berstatus honorer tersebut.
"Kami akan menyampaikan aspirasi ini ke pusat langsung, besok kita rapatkan jadwalnya berangkat. Kami juga menyampaikan ke pembawa aspirasi agar perwakilannya akan kami ikutkan," papar Idris.
Simak selengkapnya di halaman berikutnya...
(sar/ata)