.webp)
Pj Gubernur Sulawesi Selatan (Sulsel) Zudan Arif Fakrulloh menitipkan sejumlah harapan kepada Pj Bupati Bone Andi Winarno Eka Putra yang baru dilantik. Zudan meminta Andi Winarno memperhatikan pembayaran gaji ASN.
"Saya titip ya Pak Andi Winarno, berikan hak pegawai," kata Zudan dalam keterangannya usai pelantikan Pj Bupati Bone di Rumah Jabatan Gubernur Sulsel, Minggu (11/8/2024).
Zudan juga meminta tambahan penghasilan pegawai (TPP) diperhatikan. Dia mengingatkan agar TPP dibayar setiap bulan sesuai dengan waktu pencairannya.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Gajian setiap tanggal 1 dan bayarlah TPP sesuai waktunya. Kalau belum selesai, tolong diselesaikan sama-sama antara Andi Winarno dan Andi Islamuddin," kata Zudan.
Zudan mengingatkan bahwa Andi Winarno memiliki banyak tanggung jawab di Pemkab Bone. Permasalahan yang diharapkan bisa segera diselesaikan.
"Andi Winarno jangan berharap di pemerintahan tidak ada masalah, karena di pemerintahan ada masalah. Jangan kan masih hidup, setelah mati pun masih ada masalah. Dan semakin banyak masalah diselesaikan, akan semakin bertambah amalnya," jelasnya.
Diketahui, Andi Winarno yang juga Kepala Diskominfo Sulsel ini menggantikan Andi Islamuddin yang mengundurkan diri karena mau maju di Pilkada Bone 2024. Namun Andi Islamuddin saat ini kembali menjabat Sekda Bone sampai ada penetapan calon di KPU.
"Pak Andi Winarno dan Andi Islamuddin jalan sesuai orbitnya dan belajar dari tata surya. Jadi kita belajar dari tata surya agar kita jalan sesuai jalurnya. Jangan ada yang keluar jalur," ucap Zudan.
Diketahui, Pemkab Bone belum membayar TPP ASN terhitung mulai Maret hingga Juli 2024. Pemerintah kesulitan membayar tunggakan TPP tersebut dengan dalih kemampuan keuangan daerah yang terbatas.
"TPP ini mesti menyesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah. Satu bulan, (anggaran yang dialokasikan untuk) TPP Rp 5 miliar," kata Plt Kepala BKAD Bone Andi Irsal kepada detikSulsel, Jumat (9/8).
Andi Irsal menuturkan bahwa pendapatan asli daerah (PAD) pun masih minim. Realisasi PAD di sejumlah OPD belum mencapai target memasuki triwulan kedua tahun anggaran.
"Ini sudah bulan Agustus, masih ada OPD yang realisasinya baru 40 persen. Saya biasa koordinasi dengan Bapenda tolong cari uang karena banyak mau dibayar," jelasnya.
(sar/hmw)
