Curhat ASN Bone Terpaksa Gadaikan Emas Istri gegara TPP 5 Bulan Belum Cair

Bone -

Aparatur sipil negara (ASN) lingkup Pemkab Bone, Sulawesi Selatan (Sulsel), mengaku terdesak kebutuhan ekonomi karena tambahan penghasilan pegawai (TPP) selama 5 bulan belum cair. Seorang ASN terpaksa menggadaikan emas istrinya karena tidak mampu menutupi biaya hidup tiap bulan.

Diketahui, Pemkab Bone belum membayar TPP ASN terhitung mulai Maret hingga Juli 2024. Pemerintah kesulitan membayar tunggakan TPP tersebut dengan dalih kemampuan keuangan daerah yang terbatas.

"Sudah 5 bulan TPP kami belum dibayar. Saya pun harus gadaikan emas istri untuk penuhi kebutuhan bulanan," ungkap salah satu ASN Pemkab Bone inisial ATP kepada detikSulsel, Kamis (8/8/2024).

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Dia mengatakan, gaji pokok tidak cukup mengakomodir kebutuhannya tiap bulan. ATP mengaku penghasilan dari gaji hanya mampu menutupi beban kredit dan angsuran.

"TPP yang kita harapkan, karena kita hidup dari TPP, karena gaji sudah dipakai untuk bayar angsuran dan kredit," bebernya.

ATP mengaku heran Pemkab Bone tidak memberi kepastian pembayaran TPP. Dia menuntut pemerintah memberi penjelasan terkait penyebab TPP sampai harus menunggak 5 bulan.

"Apa mau dimakan kalau selama 5 bulan ini tidak cair TPP. Tolong yang punya kebijakan kasih lancar itu TPP," keluh ATP.

Dia lantas mempertanyakan dana bagi hasil (DBH) yang seharusnya mengakomodir pembayaran TPP. ATP meminta transparansi pemerintah perihal pengelolaan anggaran DBH yang berimbas pada keterlambatan pencairan TPP.

"Makanya yang kita tanyakan kemana itu dana bagi hasil, apakah digunakan untuk hal lain? Kalau iya, tolong sampaikan ke kami," paparnya.

Menurut ATP, Pemkab Bone sempat menjanjikan akan membayar TPP khusus Maret. Namun hingga memasuki Agustus, janji tersebut tidak kunjung terealisasi.

"Ini TPP dari bulan Maret belum dibayar, dan sudah masuk bulan Agustus ini. Janjinya dulu TPP bulan Maret akan dibayarkan bulan Juli, tapi sampai saat ini juga tidak ada," imbuhnya.

Sementara itu, Sekretaris Camat (Sekcam) Mare, Sainal Abidin mengaku baru menerima TPP untuk Januari dan Februari. Dia pun pasrah Pemkab Bone tidak kunjung memberi kejelasan membayar TPP selama lima bulan terakhir.

"Selalu saya pertanyakan (kapan tunggakan TPP dibayarkan). Mau bagaimana lagi, begitulah kenyataannya (tidak ada kejelasan)," keluh Sainal.

Penyebab TPP ASN Belum Cair

Terpisah, Plt Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Bone Andi Irsal mengakui pemerintah kesulitan membayar TPP ASN. Pemkab Bone tidak bisa menuntaskan tunggakan TPP 5 bulan sekaligus karena anggaran terbatas.

"TPP ini mesti menyesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah. Satu bulan, (anggaran yang dialokasikan untuk) TPP Rp 5 miliar," kata Andi Irsal kepada detikSulsel, Jumat (9/8).

Andi Irsal menuturkan, pendapatan asli daerah (PAD) pun masih minim. Realisasi PAD di sejumlah OPD belum mencapai target memasuki triwulan kedua tahun anggaran.

"Ini sudah bulan Agustus, masih ada OPD yang realisasinya baru 40 persen. Saya biasa koordinasi dengan Bapenda tolong cari uang karena banyak mau dibayar," jelasnya.

Simak selengkapnya di halaman berikutnya...

Andi Irsal menjelaskan kondisi keuangan Pemkab Bone yang serba terbatas yang menyulitkan pemerintah membayar belanja pegawai. Salah satunya, dana alokasi umum (DAU) yang baru ditransfer Rp 66 miliar dari total senilai Rp 74 miliar.

"Dari DAU itu Rp 66 miliar peruntukan gaji ASN sebanyak Rp 54 miliar. Sisa Rp 12 miliar yang bisa dipakai. Kemudian dana bagi hasil provinsi juga masih menunggu juga dibayarkan," terangnya.

Sementara transfer dana lokasi khusus (DAK) dari pemerintah pusat juga dikurangi. Kondisi dana transfer yang terbatas membuat Pemkab Bone kesulitan mengelola anggaran.

"TPP sumber dari DAU, dan sementara transfer DAK kita dikurangi. Makanya setengah mati ini mau kasih cocok, karena banyak mau dibayar, pendapatan kurang," keluhnya.

Menurut Irsal, anggaran yang ada saat ini digunakan untuk membayar program yang dinilai lebih mendesak, termasuk utang hingga dana hibah pilkada. Pihaknya juga harus mengakomodir anggaran tiap OPD agar program kegiatannya tetap berjalan.

"(Analoginya) 10 mau dibayar, (tetapi) pendapatan hanya 1. Selain itu banyak juga utang yang sudah kami selesaikan," tambah Andi Irsal.