.webp)
Pemkab Bone, Sulawesi Selatan (Sulsel) mengaku sulit membayar tambahan penghasilan pegawai (TPP) aparatur sipil negara (ASN) yang menunggak selama lima bulan karena pendapatan asli daerah (PAD) sangat minim. Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) pun diminta mengejar pajak dan retribusi untuk menambah kas daerah dari PAD.
"Per hari ini sumber pendapatan asli daerah tidak bergerak secara signifikan. Ini sudah bulan Agustus, masih ada OPD yang realisasinya baru 40 persen. Saya biasa koordinasi dengan Bapenda tolong cari uang karena banyak mau dibayar," ujar Plt Kepala BKAD Bone Andi Irsal Mahmud kepada detikSulsel, Jumat (9/8/2024).
Irsal mengatakan, pembayaran TPP menyesuaikan kemampuan keuangan daerah. Pasalnya, Pemkab Bone juga memiliki beban untuk membayar belanja lain di luar dari TPP yang pembayarannya bersumber dari dana alokasi umum (DAU).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"TPP itu Rp 5 miliar setiap bulan yang bersumber dari DAU (dana alokasi umum), dan sementara transfer DAK (dana alokasi khusus) kita dikurangi. Makanya setengah mati ini mau kasih cocok, karena banyak mau dibayar, pendapatan kurang. 10 mau dibayar, pendapatan hanya 1," katanya.
Sementara kata Andi Irsal, kemampuan DAU saat ini juga terbatas. Pemkab Bone juga masih menunggu transfer dana bagi hasil (DBH) dari Pemprov Sulsel.
"Dari DAU itu Rp 66 miliar peruntukan gaji ASN sebanyak Rp 54 miliar. Sisa Rp 12 miliar yang bisa dipakai. Kemudian dana bagi hasil provinsi juga masih menunggu juga dibayarkan," terangnya.
Sebelumnya diberitakan, ASN di Bone mengeluhkan pembayaran TPP yang terlambat lima bulan. Salah satu ASN berinisial ATP mengaku terpaksa menggadaikan perhiasan istrinya untuk memenuhi kebutuhan belanja bulanan.
"Sudah 5 bulan TPP kami belum dibayar. Saya pun harus gadaikan emas istri untuk penuhi kebutuhan bulanan," ujar ATP kepada detikSulsel, Kamis (8/8).
Dia mengaku terakhir menerima TPP pada Februari 2024. Dia menyebut Pemkab Bone sempat berjanji akan membayar TPP bulan Maret pada Juli namun sampai sekarang belum ada.
"Ini TPP dari bulan Maret belum dibayar, dan sudah masuk bulan Agustus ini. Janjinya dulu TPP bulan Maret akan dibayarkan bulan Juli, tapi sampai saat ini juga tidak ada," katanya.
(sar/ata)
