.webp)
Legislator Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan (Sulsel) meminta kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk mundur dari jabatannya jika tidak mampu meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Desakan itu usai KPK menyoroti postur APBD dan PAD Bone.
"Realisasi PAD kita sangat minim, baru di kisaran 39,50%. Untuk menormalkan APBD genjot PAD, jadi kepala OPD yang tidak mampu capai target silakan mundur," ujar Anggota Komisi I DPRD Bone Fahri Rusli kepada detikSulsel, Rabu (26/4/2024).
Fahri mengatakan, realisasi PAD Bone hingga Juni hanya Rp 113,648 miliar atau baru 39,50% dari target Rp 287,720 miliar. Dia pun menyebut Pemkab Bone sebaiknya melakukan evaluasi kepada OPD yang tidak bisa memberikan sumbangsi dalam PAD. Sebab, pengaruh postur di APBD tahun 2024 ada masalah diakibatkan perkara piutang di tahun 2023.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Harus ada evaluasi kalau PAD tidak capai target. Mending Pemkab fokus kejar yang namanya PAD, target PAD yang harus coba dinaikkan dan dimaksimalkan," katanya.
Ketua Bapemperda DPRD Bone itu menerangkan, APBD Bone tahun 2024 tidak sehat disebabkan membengkaknya belanja pegawai. Ada kenaikan belanja pegawai sekitar Rp 200 miliar.
"Yang bermasalah ini belanja pegawai karena adanya penerimaan PPPK, akhirnya tidak mampu dipenuhi oleh Pemkab Bone. Tahun 2020/2021 belanja pegawai di angka Rp 1,2 triliun, di tahun 2023/2024 membengkak sekitar Rp 1,4 triliun," terangnya.
Di sisi lain, dia menegaskan pokir anggota DPRD tidak menjadi beban dalam APBD. Apalagi pokir ini langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.
"Pada dasarnya pokir ini merupakan aspirasi masyarakat yang disampaikan melalui reses dan diatur dalam regulasi. Pokir ini yang dijalankan anggota DPRD untuk memenuhi kepentingan masyarakat dan tidak mengganggu postur APBD," jelasnya.
Sebelumnya diberitakan, KPK menyoroti postur APBD 2024 Pemkab Bone yang dinilai tidak sehat hingga realisasi PAD tidak maksimal. Kondisi ini dianggap berdampak pada kemampuan keuangan daerah, khususnya dalam menuntaskan cicilan utang dana Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).
Hal itu mengemuka dalam rapat koordinasi terintegrasi 2024 wilayah Sulsel di kantor Bupati Bone, Senin (24/6). Pertemuan itu dihadiri Kasatgas Direktorat Koordinasi dan Supervisi Pencegahan Korupsi Wilayah IV KPK RI, Tri Budi Rochmanto.
"Monitoring evaluasi beberapa hal misalkan kita dorong supaya postur APBD-nya sehat. Tadi kita sepakat dengan Pj Bupati Bone APBD harus berdampak kepada masyarakat," ujar Tri kepada detikSulsel usai pertemuan, Senin (24/6).
Tri mengatakan, Pemkab Bone maupun DPRD Bone harus bersinergi untuk menstabilkan postur APBD. Apalagi pemerintah punya beban untuk menuntaskan utang.
"Dengan adanya kewajiban yang cukup besar untuk cicilan dana PEN dan PAD yang belum maksimal sehingga harus sama-sama berpikir. Ya kalau perlu DPRD-nya puasa dulu tidak ada pokir," tuturnya.
(hsr/asm)
