.webp)
Bawaslu Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan (Sulsel) telah melakukan pemeriksaan terhadap 4 komisioner KPU buntut kasus Ketua KPU Bone Yusran Tajuddin yang meminta PPK untuk menambah suara caleg tertentu. Bawaslu juga telah memeriksa 13 Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK).
"4 komisioner KPU Bone sudah kita ambil keterangannya, dan 13 PPK," ujar Koordiv Penanganan Pelanggaran Data dan Informasi Bawaslu Bone Nur Alim kepada detikSulsel, Rabu (5/6/2024).
Alim mengatakan, pemeriksaan dilakukan selama 2 hari. Bawaslu Bone pertama memeriksa 13 PPK pada Selasa (4/6), kemudian dilanjutkan dengan memeriksa 4 Komisioner KPU Bone pada Rabu (5/6).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Kemarin kita fokus periksa 13 PPK. Sedangkan hari ini ada 4 komisioner KPU Bone, termasuk Ketua KPU Bone. Ada 1 komisioner yang belum diperiksa karena sedang mengikuti bimtek di Jakarta," katanya.
Alim mengaku, setelah pemeriksaan Komisioner KPU Bone dan PPK, pihaknya akan mempelajari hasil pemeriksaan tersebut. Setelah rampung baru akan dikirim ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP).
"Kami coba susun kajiannya dulu. Jika kami butuh tambahan kami akan panggil lagi pihak-pihak yang dianggap mengetahui perkara ini, jika sudah lengkap akan dikirim ke DKPP," sebutnya.
Diberitakan sebelumnya, massa dari Aliansi Rakyat Bone kembali menggelar aksi demonstrasi terkait dugaan Ketua KPU Bone Yusran Tajuddin meminta PPK menambah suara caleg tertentu pada Pileg 2024. Aliansi Rakyat Bone juga akan melaporkan 5 komisioner KPU Bone ke DKPP.
Massa menggelar aksi di Kantor KPU Bone pada Selasa (4/6) sekitar pukul 16.00 Wita. Dalam aksinya, massa menyampaikan tuntutan secara bergantian dan membentangkan spanduk bertuliskan 'KPU Bone Disegel Rakyat. RIP Demokrasi'.
"Aksi ini merupakan bentuk pengawalan aksi kita sebelumnya dan sebagai bentuk penyegelan kantor KPU Bone. Malam ini juga kita akan mengadakan dialog di Kantor KPU," ujar Koordinator Aksi Andi Shary Rahman kepada wartawan, Selasa (4/6).
(ata/ata)
