Ancaman Warga Tutup TPA Passippo Bone gegara Bau Sampah Menyengat

Bone -

Warga Desa Passippo, Kecamatan Palakka, Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan (Sulsel), dibuat kesal dengan bau busuk sampah yang menyengat dari Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Passippo. Mereka lantas mengancam menutup TPA tersebut karena Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Bone tidak kunjung menindaklanjuti keluhan warga.

Kepala Desa (Kades) Passippo Ismail Andi Dadi mengaku sudah berkali-kali menyampaikan keluhan warga tersebut. Mereka meminta sampah di TPA ditimbun menggunakan tanah untuk mengurangi bau sampah.

"Saya sampaikan ke mereka (Pemkab Bone) jika tidak ada solusi dari DLH, harus ditutup TPA," ujar Ismail kepada detikSulsel, Senin (29/4/2024).

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Ismail mengatakan, lokasi TPA Passippo Bone berjarak 300 meter dari permukiman. Namun bau tumpukan sampahnya mengganggu aktivitas warga.

"Menyengat sekali baunya ke pemukiman warga. Sudah banyak laporan dan banyak keluhan dari warga," keluhnya.

Menurut Ismail, bau busuk yang ditimbulkan bahkan mencapai radius 1 kilometer. Aroma menyengat semakin menyeruak ketika hujan.

"Selalu berbau dan menyengat sampai 1 kilometer lebih. Kalau musim hujan begini menyengat sekali baunya keluar itu," sebut Ismail.

Pihaknya berharap DLH Bone membenahi penanganan persampahan di TPA Passippo. Dia menyarankan agar tumpukan sampah ditimbun menggunakan tanah.

"Salah satunya cara harus diratakan baru ditimbun di atasnya supaya tidak keluar baunya. Dan ini harus dilakukan segera oleh DLH," tegasnya.

Sementara itu, Kepala DLH Bone Dray Vibrianto tidak menampik adanya keluhan warga itu. Pihaknya masih mencari cara agar bau menyengat sampah bisa ditangani dalam waktu dekat.

"Hampir setiap hari keluhan warga Desa Passippo terkait bau busuk sampah. Kami tetap berupaya untuk mengatasi tumpukan sampah itu," tutur Dray.

DLH Bone Kekurangan Anggaran

Dray berdalih anggaran penanganan sampah di TPA terbatas. Dia mengaku, DLH Bone sedianya sudah mengajukan anggaran pengadaan tanah timbunan untuk menangani keluhan warga.

"Warga punya hak untuk komplain bau di TPA. (Tetapi) Satu-satunya jalan ini harus dicairkan itu anggaran," tutur Dray.

Dia mengatakan pengajuan anggaran yang dimaksud belum dicairkan Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Bone. Pihaknya tidak bisa berbuat banyak sampai anggaran tersebut bisa diterima.

"Sebenarnya ini kita punya anggaran untuk penimbunan, namun belum dicairkan oleh BKAD. Padahal pengusulannya sudah sejak Februari," ungkap Dray.

Simak selengkapnya di halaman berikutnya.

Dray melanjutkan, pihaknya sempat berkoordinasi ke pengusaha penyedia tanah timbunan untuk membantu. Namun rencana ini tidak berjalan lancar karena pengusaha juga butuh modal untuk bisa bekerja.

"Harusnya memang itu sampahnya ditimbun pada titik tertentu karena anggarannya Rp 195 juta. Tidak ada orang yang mau kasih kita pinjaman timbunan, pengusaha pun butuh modal," katanya.

Pihaknya menyadari jika butuh upaya keras untuk menangani persampahan dan menjaga lingkungan di Bone. Namun DLH Bone tidak bisa bekerja maksimal kalau tidak disokong dengan anggaran yang cukup.

"Selain itu, tidak adanya anggaran untuk makan minum petugas kebersihan. Hal krusial lainnya, tidak ada anggaran untuk perawatan armada sampah. Celakanya lagi, armada sampah yang digunakan DLH saat ini kebanyakan usianya sudah tua," sebut Dray.

Dray kembali berharap anggaran yang diminta bisa segera cair agar bisa merealisasikan program. Pasalnya, kinerja DLH Bone juga diukur dari serapan anggaran yang bisa dimanfaatkan demi kepentingan masyarakat.

"Ketika nanti ada evaluasi anggaran akan tidak sebanding antara realisasi kinerja dengan realisasi keuangan. Dan dana nanti yang tidak cair ini akan menjadi SiLPA (sisa lebih perhitungan anggaran), karena hanya tertimbun saja. Kalau di akhir tahun nanti saat evaluasi kita disalahkan karena serapan rendah," pungkasnya.