.webp)
DPRD Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan (Sulsel) datang ke Kantor DPR RI untuk membahas nasib 25 tenaga kesehatan (nakes) pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) yang kelulusannya dianulir. Langkah ini diambil setelah jalur birokrasi belum membuahkan hasil.
"Kemarin kita sudah sampaikan aspirasinya. Sementara kita upayakan perjuangkan melalui jalur politik sehingga harapan kita DPR-RI dapat mempertemukan kementerian dimaksud untuk mendapatkan solusi sehingga nakes yang dinyatakan lolos ini tidak dirugikan," kata Ketua DPRD Bone Irwandi Burhan kepada detikSulsel, Sabtu (23/3/2024).
Rombongan DPRD Bone yang berangkat ke DPR RI di antaranya Ketua DPRD Bone Irwandi Burhan, Sekretaris Komisi I Andi Adil Fadli Lura, Anggota Komisi I Andi Heryanto Bausad, Ade Ferry Afrisal, dan Fahri Rusli. Mereka diterima langsung oleh Fraksi NasDem DPR-RI pada Jumat (22/3) kemarin.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Anggota Komisi 1 DPRD Bone Ade Ferry Afrisal mengaku sengaja mengadukan kasus tersebut ke DPR RI. Menurutnya hal tersebut dilakukan agar persoalan ini mendapat perhatian serius.
"Sementara kita upayakan perjuangkan melalui jalur politik. Artinya, jalur birokrasi melalui masing-masing lembaga terkait sudah dilakukan tapi masih belum terlihat progresnya," ujar Ade.
Ade Ferry mengatakan, kunjungan kerja di DPR RI untuk mengomunikasikan permasalahan keluluhan 25 nakes yang dianulir. Sebab keluhan tersebut sudah disampaikan ke semua lembaga hingga Panselda.
"Jadi tentunya yang bisa dilakukan lagi melalui jalur perwakilan politik partai yang duduk di parlemen dan bermitra dengan lembaga yang terkait penerimaan nakes ini. Sehingga levelnya sama di pusat, bahkan mungkin bisa lebih ada penekanan dari DPR RI nantinya," katanya.
Diberitakan sebelumnya, Forum Pemerhati Tenaga Kesehatan (FPTK) Kabupaten Bone meminta DPRD Bone membentuk panitia khusus (Pansus) menangani polemik 25 nakes yang dianulir kelulusannya. Pansus tersebut diharapkan dapat memperjuangkan nasib nakes hingga ke pusat.
"Kita berharap, teman-teman DPRD Bone juga membentuk pansus, sama dengan yang dilakukan DPRD Kolaka Utara. Kami kemarin ikut dengan teman-teman bidan Kolaka Utara saat kunjungan kerja di BKD Provinsi," ujar Ketua FPTK Bone Didit Haryadi, Jumat (22/3).
Didit mengatakan, apa yang terjadi di Kolaka Utara sama persis yang terjadi di Bone. Namun kata dia, DPRD Kolaka Utara langsung sigap menangani persoalan nakes di wilayahnya.
"DPRD Kolaka ketika ada masalah langsung bentuk pansus untuk khusus menangani kasus ini. Mereka jalan ke Kemenkes, ke BKN pusat, kemudian kembali BKN Regional mengurus para nakes yang dianulir," katanya.
(ata/asm)
