.webp)
Forum Pemerhati Tenaga Kesehatan (FPTK) Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan (Sulsel), meminta DPRD Bone membentuk panitia khusus (Pansus) menangani polemik 25 tenaga kesehatan (nakes) yang dianulir kelulusannya. Pansus tersebut diharapkan dapat memperjuangkan nasib nakes hingga ke pusat.
"Kita berharap, teman-teman DPRD Bone juga membentuk pansus, sama dengan yang dilakukan DPRD Kolaka Utara. Kami kemarin ikut dengan teman-teman bidan Kolaka Utara saat kunjungan kerja di BKD Provinsi," ujar Ketua FPTK Bone Didit Haryadi dalam keterangannya, Jumat (22/3/2024).
Didit mengatakan, apa yang terjadi di Kolaka Utara sama persis yang terjadi di Bone. Namun kata dia, DPRD Kolaka Utara langsung sigap menangani persoalan nakes di wilayahnya.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"DPRD Kolaka ketika ada masalah langsung bentuk pansus untuk khusus menangani kasus ini. Mereka jalan ke Kemenkes, ke BKN pusat, kemudian kembali BKN Regional mengurus para nakes yang dianulir," katanya.
Didit menerangkan, persoalan nakes ini terletak pada ijazah nakes yang lolos PPPK lantaran hanya mengantongi ijazah D4 bidan pendidik. Sementara BKN bersikeras yang bersyarat adalah nakes yang mengantongi ijazah D4 kebidanan.
"Padahal sudah ada penyampaian ijazah mereka setara dengan STR kebidanan, dan beberapa daerah sudah ada yang menggoalkan. Meski kami paham bahwa ini persoalan nasional, tetapi kami harap jangan dikorbankan teman-teman yang sudah berjuang. Kita berharap ada solusi terbaik," jelasnya.
Sementara itu, Ketua Komisi I DPRD Bone Andi Akhiruddin menuturkan, persoalan ini tetap ditindaklanjuti. Meski tidak dibentuk Pansus, dia menegaskan DPRD sudah jalan.
"Komisi I DPRD Bone sudah ke BKN untuk mempertanyakan ini. Semoga ada solusi untuk para nakes," ucapnya.
Diberitakan sebelumnya, Kemenkes menolak mengakomodir 25 nakes yang lulus PPPK di Bone. Menyikapi hal ini, Pemkab Bone akan berkoordinasi ke Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB).
"Pada saat Kadinkes Bone konsultasi langsung di Kemenkes hasilnya masih pada posisi tidak mengakomodir bidan kependidikan," ujar Plt kepala BKPSDM Bone Andi Tenriawaru, Jumat (15/3).
Andi Tenriawaru menegaskan akan tetap memperjuangkan 25 nakes yang sebelumnya telah lolos seleksi PPPK tersebut. Dia berharap ada solusi dari pemerintah pusat.
"Namun catatan masih akan berkoordinasi dengan KemenPAN, dan kemudian ada juga catatan pada 2024 akan menjadi prioritas," tuturnya.
(ata/sar)
