.webp)
Pemerintah Provinsi (Pemprov) bersama Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Sulawesi Selatan (Sulsel) bekerja sama dalam mendorong program prioritas pembangunan. Pemprov berkomitmen mendukung PPK dalam mengatasi persoalan stunting hingga anak putus sekolah.
Gubernur Sulsel Andi Sudirman Sulaiman mengaku Pemprov Sulsel menyiapkan instruksi khusus kepada OPD terkait untuk menyesuaikan program kerja dengan pedoman yang dikeluarkan pemerintah pusat. Program itu bisa dikerjasamakan dengan PKK.
"Tentu kita ada instruksi karena sudah ada juknis dan edaran Kemendagri tentang 10 tugas pokok PKK," kata Andi Sudirman saat menghadiri Rapat Kerja Daerah (Rakerda) PKK Sulsel di Baruga Asta Cita Rujab Gubernur Sulsel, Selasa (2/11/2025).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Andi Sudirman menekankan, sinergitas antar-instansi menjadi kunci keberhasilan berbagai program pemberdayaan masyarakat. Apalagi PKK memiliki struktur organisasi hingga tingkat desa.
"OPD yang bersinergi dengan PKK juga sudah jelas, seperti Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pendidikan, Sosial, dan Kesehatan. Kita tinggal memformatkan kembali rancangan program yang sudah ada," tambah Andi Sudirman.
Dia menambahkan, Rakerda PKK juga menjadi ruang evaluasi kinerja sekaligus penyelarasan program secara menyeluruh. Evaluasi tersebut mencakup capaian di tingkat provinsi dan kabupaten/kota.
"Evaluasi kita lakukan menyeluruh. Mana yang berjalan baik, mana yang perlu diperbaiki. Ada juga program yang tidak berjalan karena tidak terlaporkan atau terkendala regulasi. Semua kita identifikasi supaya langkah ke depan lebih terarah," jelasnya.
Sementara itu, Ketua Tim Penggerak PKK Sulsel, Naoemi Octarina menjelaskan, isu sosial masih menjadi fokus utama pengurus. Kelompok Kerja (Pokja) IV PKK diturunkan untuk melakukan pencegahan dan penurunan stunting.
"Fokus pertama kami menekan angka stunting. Selain itu, kekerasan terhadap anak dan perempuan juga menjadi perhatian besar. Kami ingin memastikan perlindungan terhadap kelompok rentan ini berjalan di semua kabupaten/kota," kata Naoemi.
Naoemi menambahkan, PKK juga akan mendorong penanganan anak putus sekolah dan upaya menekan angka kemiskinan. Program-program tersebut akan dijalankan oleh Pokja I dan Pokja II.
Isu prioritas lainnya yang turut menjadi fokus PKK Sulsel adalah terkait sampah rumah tangga yang volumenya kian tinggi. Naoemi menyoroti pentingnya kerja sama antar PKK hingga tingkat desa untuk melakukan edukasi terkait isu tersebut.
"Edukasi soal pengelolaan sampah harus terus dilakukan karena ini berkaitan langsung dengan kebiasaan keluarga. PKK bekerja sampai tingkat desa, jadi pendekatan yang dilakukan harus menyentuh perubahan perilaku," kata Naoemi.
Dia juga menuturkan program-program prioritas tersebut tidak dapat berjalan maksimal jika pola pikir masyarakat masih sama. Sehingga salah satu strategi yang disiapkan PKK adalah dengan mengajak perempuan di setiap rumah untuk aktif mengambil peran.
"Kami menggerakkan ketua PKK kabupaten/kota dan desa untuk memperkuat edukasi. Pemerintah bisa membuat banyak program, tapi kalau mindset masyarakat tidak berubah, hasilnya tidak akan maksimal. Perubahan itu harus dimulai dari keluarga," tuturnya.
(sar/asm)
