PSM Enggan Buru-buru Sikapi Polemik Pemain Asing dan Naturalisasi

Makassar -

PSM Makassar tidak mau terburu-buru menyikapi polemik aturan baru di Liga 1 musim depan terkait penambahan pemain asing dan pembatasan pemain naturalisasi. Bagi PSM, hal itu masih sebatas wacana dan belum diputuskan.

Wacana penambahan pemain asing dan pembatasan pemain naturalisasi itu muncul setelah Sarasehan Sepakbola Nasional yang digelar PSSI di Surabaya Sabtu, 4 Maret 2023. Kegiatan itu menghasilkan sejumlah rencana yang di antaranya yakni; Pembatasan pemain naturalisasi, penambahan kuota pemain asing, dan jadwal kompetisi sepakbola nasional tahun 2023/2024.

"Ini yang perlu diluruskan, semua hasil diskusi kemarin itu masih bersifat masukan dari hasil diskusi dengan memikirkan segala aspek industri sepak bola ke depan, termasuk masalah pemain, pembinaan dan governance dari olahraganya," kata Direktur Utama PSM, Sadikin Aksa kepada detikSulsel, Selasa (7/3/2023).

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Sadikin justru menilai, sarasehan yang digelar PSSI sangat positif. Ia merasa PSSI kepemimpinan Erick Thohir sangat bagus dalam melibatkan klub untuk memutuskan suatu kebijakan.

"Sarasehan itu merupakan gagasan pak ketua Erick Thohir dimana pemilik/pengelola Club liga 1 dan 2 diajak diskusi untuk industri sepak bola ke depan dan ini yang pertama kali di adakan," katanya.

"Kami sangat mengapresiasi karena kami diajak berdiskusi, ada pun hasil diskusi itu semua akan di buat tim PMO yang akan mendetail kan semua hasil diskusi. Dan akan difinalkan bersama dengan PSSI, dan di putuskan di rapat exco," imbuhnya.

Pemain Naturalisasi PSM Tak Ambil Pusing

Striker PSM Donald Bissa tidak mau ambil pusing dengan wacana pembatasan pemain naturalisasi di Liga 1 musim depan. Pemain naturalisasi asal Pantai Gading itu mengaku tidak mau ikut campur dulu.

"Tidak dulu, saya tidak bicara dulu soal itu," kata Donald Bissa saat ditemui di Stadion Kalegowa, Gowa, Sulawesi Selatan (Sulsel), Selasa (7/3).

Donald Bissa merupakan pemain naturalisasi yang dimiliki PSM musim ini. Namun, perannya bersama PSM memang masih sangat minim dan hanya sebagai pemain cadangan.

Diketahui, PSM merupakan tim yang doyan merekrut pemain natualisasi. Sebut saja pemain seperti Ezra Walian, Guy Junior, dan Osas Saha pernah direkrut PSM.

Eks Naturalisasi PSM Kecam PSSI

Para pemain naturalisasi ramai-ramai mengecam aturan baru ini di Liga 1 musim depan. Mereka ramai-ramai berkomentar di laman media sosial mereka masing-masing, salah satunya eks pemain PSM, Ezra Walian dan Marc Klok.

"Kebangsaan Indonesia, keluarga Indonesia, Tinggal di Indonesia, kenapa main di klub jadi Naturalisasi?" tulis Ezra Walian din instastorinya.

Hal sama dilontarkan Marc Klok. Ia merasa aturan ini mendiskriminasikan dirinya sebagai warga negara naturalisasi.

"Kami memilih Indonesia karena kami mencintai negara ini dan berkomitmen untuk menjadi bagian dari komunitas sepakbola di sini," tulis Marc Klok di instastorinya.

"Kami harap liga yang ramah bagi semua pemain, terlepas dari asal mereka dan latar belakang mereka," tutup Klok.

Kecaman yang sama juga dilontarkan pemain naturalisasi lainnya, mulai dari Esteban Vizcarra, Alberto Goncalves, Stefano Lilipaly, Diego Michiels, Ilija Spasojevic hingga Victor Igbonefo.

Simak APPI Nilai Aturan Ini Melanggar HAM di Halaman Selanjutnya...

APPI Nilai Pelanggaran HAM

Asosiasi Pesepakbola Profesional Indonesia (APPI) mempertanyakan wacana pembatasan pemain naturalisasi sebanyak maksimal dua pemain per klub. APPI menilai hal itu merupakan suatu pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM), setelah seseorang dinyatakan menjadi Warga Negara Indonesia (WNI).

"Perlu diperjelas tujuan adanya pembatasan bagi pemain naturalisasi, jika tujuan pembatasan pemain adalah untuk pengembangan pemain lokal, namun hal ini tidak sejalan dengan rencana penambahan kuota pemain asing," tulis keterangan APPI dilansir dari detikSport, Selasa (7/3).

Menurut APPI, pemain naturalisasi harus mendapatkan hak yang sama dengan WNI lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Hal ini dinilai tidak sejalan dengan Universal Declaration of Player Rights dan FIFA's Human Rights Policy.

"Hal serupa juga dengan adanya usulan Salary Cap juga perlu dikaji lebih mendalam dikarenakan FIFA juga mengarahkan untuk setiap federasi memberikan batasan salary minimum. Jika Salary Cap diterapkan menjadi suatu aturan, perlu ditambahkan regulasi menggunakan Minimum Salary agar tidak terjadinya disparitas antar pemain di Indonesia," lanjut keterangan itu.

Jika naturalisasi dianggap suatu polemik di sepak bola nasional, APPI meminta agar perlu dicari solusi terbaik dan bukan malah membatasi jumlahnya dalam setiap tim.

Terlebih sebagian dari pemain-pemain tersebut pernah dan bahkan masih menjadi pemain aktif dari Timnas Indonesia. Sebagian dari mereka memilih menjadi WNI karena kebutuhan dan permintaan untuk tim nasional.