.webp)
Polemik terkait rekomendasi Tim Gabungan Independen Pencari Fakta (TGIPF) agar Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia (PSSI) menyelenggarakan Kongres Luar Biasa (KLB) terus berkepanjangan. Direktur Utama (Dirut) PSM, Sadikin Aksa mewanti-wanti bisa FIFA menjatuhkan sanksi kepada PSSI jika pemerintah terlalu melakukan intervensi.
"Kami gak mau PSSI di-freeze (dibekukan) sama FIFA lagi. Kita harus berkaca pengalaman ke belakang dan negara lain," kata Sadikin saat berbincang dengan detikSulsel, Kams (20/10/2022).
Sadikin mengungkapkan, PSM tidak menginginkan sepakbola Indonesia kembali dibekukan FIFA seperti pada saat FIFA menjatuhkan sanksi akibat konflik PSSI dengan Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) pada 2015 silam.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Saat itu, Kemenpora Imam Nahrawi memilih membekukan PSSI dengan tidak mengakui keberadaan seluruh kegiatan keolahragaan. Akibatnya, FIFA memberikan hukuman yang cukup berat.
Tak ingin peristiwa terulang kembali, Sadikin berharap pemerintah tidak begitu jauh ikut campur internal federasi sepak bola Indonesia tersebut. Pasalnya, kebijakan untuk pelaksanaan KLB merupakan hal mutlak dari seluruh klub peserta Liga.
"Gimana dampaknya kalau pihak di luar federasi ikut campur dalam urusan federasi. Kami sebagai anggota federasi hanya ikut arahan federasi," paparnya.
Perlu diketahui, seluruh tim peserta Liga 1 merupakan pemilik suara dalam penyelenggaraan KLB. Artinya, permintaan KLB hanya bisa dilakukan jika pemilik suara yang menghendaki.
Menyoal kelanjutan Liga 1 yang belum mendapatkan izin TGIPF sebelum PSSI melakukan KLB, Sadikin mengungkapkan masih menunggu arahan dari PSSI sebagai induk sepakbola Indonesia.
"Kami menunggu arahan federasi (kelanjutan Liga 1)," singkat Sadikin.
PSSI Tolak KLB sesuai Rekomendasi TGIPF
PSSI menolak mentah-mentah rekomendasi TGIPF untuk segera dilakukan KLB. Menurut PSSI, pemerintah tidak boleh ikut campur internal PSSI.
"Tidak ada KLB. Tahun depan juga sudah KLB. Sesuai jadwalnya saja. Sebab yang berhak minta KLB adalah anggota kami (voters). Pemerintah tidak bisa ikut campur," ujar Anggota Komite Eksekutif (Exco) Ahmad Riyadh kepada wartawan dilansir dari detikSport, Kamis (20/10).
TGIPF memang mengeluarkan rekomendasi pada Jumat (14/10) lalu. Salah satu rekomendasi TGIPF antara lain PSSI harus menggelar KLB untuk memilih Ketua Umum, Wakil Ketua hingga jajaran anggota Exco.
Selain itu, TGIPF juga merekomendasikan Ketua Umum Mochamad Iriawan dan jajaran Exco untuk mengundurkan diri. Hal itu menjadi salah satu syarat sebelum Liga 1 kembali digulirkan.
"Pemerintah lewat Menpora Zainudin Amali sudah berbicara. KLB itu urusan antara PSSI dengan FIFA," tegasnya.
"Jika ada anggota PSSI meminta KLB pada besok, lusa, atau bulan depan, itu harus dibicarakan lebih dulu. Tidak bisa langsung. Sebab, kan ada tahapannya. Ada caranya, tapi tetap berasal dari anggota," tutup Ahmad Riyadh.
(afs/tau)
