.webp)
Pakar politik Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar Firdaus Muhammad menilai peta politik di Pilkada Palopo, Sulawesi Selatan (Sulsel) akan berubah pascaputusan Mahkamah Konstitusi (MK). Firdaus mengatakan ada potensi pasangan calon (paslon) dan partai politik (parpol) bermain mata dengan kandidat yang berpotensi menang.
"Peta politik berubah pasca (putusan) MK, selisih pilwali lalu tipis. Bisa saja ada kandidat yang gabung dengan pasangan lain, tapi itu kecil," ujar Firdaus kepada detikSulsel, Sabtu (1/3/2025).
Hasil Pilkada Palopo pada 27 November 2024 menunjukkan perolehan suara antara paslon nomor urut 4 Trisal Tahir-Akhmad Syarifuddin (Trisal-Ome) dengan Farid Kasim-Nurhaenih-Nurhaenih (FKJ-Nur) hanya selisih 595 suara. Trisal-Ome meraih 33.933 suara, sedangkan FKJ-Nur dengan 33.338 suara.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Hasil KPU, selisih peraih suara (tertinggi) 1 dan 2 sangat tipis. Tentu pasangan nomor 2 (akan) lebih agresif," katanya.
Sementara pasangan peraih suara ketiga yakni Rahmat Masri Bandaso-Andi Tenri Karta (RMB-ATK) yang meraih 19.484 suara harus mengubah strategi pemenangannya. Sehingga hasil PSU nantinya, kata Firdaus, tergantung pada partai, ketokohan kandidat, finansial, dan jejaring politiknya.
"Pasangan peraih suara ketiga bakal ubah strategi. Jadi, kini peta politik sangat tergantung pada partai dan ketokohan kandidat yang didukung finansial dan jejaring politik," jelasnya.
Sementara pasangan calon nomor urut 4 Putri Dakka-Haidir Basir (PD-Haidir) yang hanya meraih 7.729 suara dinilai harus berpikir ulang. PD-Haidir dan parpol pengusung perlu memutuskan apakah bertarung kembali atau mendukung paslon lainnya.
"Pasangan ini perlu atur strategi bersama partai pengusung dan tim lalu memutuskan maju kembali atau dukung pasangan lain," katanya.
Meski tidak dapat mengalihkan rekomendasinya, tetapi parpol juga berpotensi main mata dengan paslon lain yang peluang menangnya lebih besar. Hal itu dinilai sebagai salah satu cara bisa meraih kemenangan, namun sikap tersebut akan dinilai dari segi etika politik.
"Partai perlu evaluasi dan memutuskan sikap pada PSU. Partai harus atur strategi kerja politiknya untuk raih kemenangan. Hal ini terkait etika partai politik dalam tentukan sikap politiknya," katanya.
Diketahui, MK memutuskan Pilkada Palopo 2024 diulang. MK memerintahkan KPU menggelar PSU di semua TPS di Palopo tanpa mengikutsertakan Trisal usai ijazahnya tidak dapat diyakini kebenarannya.
(asm/hsr)
