.webp)
Pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Maluku Utara (Malut) nomor urut 4, Sherly Tjoanda-Sarbin Sehe memaparkan sejumlah programnya dalam debat ketiga Pilgub Malut 2024. Program tersebut mulai dari tata kelola pemerintahan di bidang keuangan, hingga upaya menekan angka korupsi di Malut.
Debat ketiga Pilgub Malut digelar di Jakarta, Kamis (21/11) malam. Debat mengusung tema tata kelola pemerintahan di bidang keuangan, inovasi pelayanan publik di bidang sumber daya manusia, hingga menciptakan pemerintahan yang bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme.
"Fiskal APBD Maluku Utara adalah salah satu yang terendah di Indonesia. Rasionya adalah terendah setelah Papua. Untuk itu, diperlukan gubernur yang memiliki inovasi dan terobosan, sehingga bisa mengembalikan keadaan," kata Sherly dalam debat.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Sherly menawarkan solusi dalam merestrukturisasi APBD dengan mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Salah satu strateginya, meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) serta dana transferan dari pemerintah pusat.
"Jika saya terpilih menjadi gubernur, maka saya akan membuat iklim investasi yang kondusif, memudahkan perizinan, menggratiskan IMB. Kemudian selain meningkatkan PAD sehingga fiskal APBD bisa menjadi kuat, kami akan melobi ke pemerintah pusat untuk dana DAK bisa ditingkatkan," ujar Sherly.
Sherly juga mengaku akan membuat BUMD yang nantinya bisa diajak bekerja sama dengan perusahaan tambang di Maluku Utara. Selain itu, bisa menghasilkan pendapatan lain yang dapat meningkatkan belanja daerah.
"Intinya belanja daerah kepada rakyat harus lebih besar dari belanja pegawai," kata Sherly.
Saat ini, menurutnya, tantangan membangun Malut adalah kualitas sumber daya manusia (SDM). Bagi paslon Sherly-Sarbin, solusi untuk menjawab tantangan tersebut adalah menggandeng seluruh kampus di Malut.
"Program beasiswa kepada mahasiswa adalah salah satu unggulan dari kami Sherly-Sarbin. Kami akan membuat MoU (memorandum of understanding) bersama dengan semua kampus yang ada di Maluku Utara, khususnya yang berakreditasi B," ujar Sherly.
"Kepada para mahasiswa dengan IP minimal 2,7 kami akan membayar biaya kuliahnya semuanya sampai dengan biaya ujian akhir," lanjut Sherly.
Selain itu, perhatian juga akan diprioritaskan pada jurusan di bidang tertentu yang dibutuhkan untuk pengembangan Maluku Utara ke depan. Seperti pertambangan, pariwisata, dan data analisis atau ilmu-ilmu terapan yang tergolong minim.
"Kami akan mengirim mahasiswa yang terbaik untuk mendapatkan pendidikan terbaik di luar Maluku Utara. Selain itu, kami akan melakukan pelatihan peningkatan kapasitas manusianya, sehingga apa yang dibutuhkan untuk Maluku Utara bisa mendukung pertumbuhan ekonominya," tutur Sherly.
Sedangkan untuk mewujudkan pemerintahan yang bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN), Sherly menilai Malut saat ini berada dalam zona merah. Oleh karena itu, Sherly-Sarbin berkomitmen menekannya hingga berada di angka minimum.
"Berdasarkan data dari KPK yang kami miliki, Maluku Utara memiliki angka skor MCP atau monitoring center prevention di angka 49 persen. Ini ada di zona merah. Untuk itu, Maluku Utara harus dapat mencapai angka minimum 73 persen untuk masuk di arena hijau," ujar Sherly dalam debat.
Menurut Sherly, salah satu program unggulan paslon nomor urut 4 adalah, membuat aplikasi yang diberi nama whistleblowing system (WBS). Inovasi melalui aplikasi ini memungkinkan masyarakat ikut terlibat mengawasi praktik KKN yang terjadi di dalam pemerintahan.
"Aplikasi ini memungkinkan masyarakat untuk bisa menginfokan secara aman dan rahasia praktik-praktik KKN yang terjadi di dalam pemerintahan, sehingga menghasilkan pemerintahan yang transparansi dan akuntabel," ujar Sherly.
Lebih lanjut Sherly menuturkan, untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dari praktik KKN harus dimulai dari pimpinannya. Jika terpilih sebagai gubernur dan wakil gubernur, Sherly-Sarbin berkomitmen menjadi garda terdepan dan sebagai contoh dalam pemberantasan perilaku korupsi.
"Kami akan berdiri menjadi garda terdepan untuk memberikan contoh bahwa memungkinkan untuk menghadirkan pemerintahan yang bersih, yang bebas dari korupsi, efektif, dengan inovasi yang path of the box, untuk membuktikan bahwa pemerintah bersih bisa hadir di bumi Moloku Kie Raha," imbuh Sherly.
(asm/hsr)
